Lima Kali Paripurna KUA-PPAS APBD 2027 Kaltim Ditunda, Darlis: Mau Dibawa ke Mana Anggaran Kita?

Avatar photo
Redaksi Newsborneo
19 Nov 2026 14:40
2 menit membaca

SAMARINDA – Penundaan rapat paripurna penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 Kaltim menuai protes.

Fraksi PAN-Nasdem DPRD Kaltim, M Darlis Pattalogi, melayangkan interupsi setelah agenda tersebut kembali batal digelar sesuai jadwal.

Interupsi itu disampaikan Darlis dalam Rapat Paripurna ke-35 di Gedung B Sekretariat DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Rabu (18/11). Agenda yang semula dijadwalkan pukul 14.00 Wita itu justru kembali digeser ke Kamis (19/11).

Darlis menyebut penundaan kali ini bukan yang pertama. Berdasarkan catatannya, agenda paripurna terkait KUA-PPAS APBD 2027 sudah lima kali mengalami perubahan jadwal.

Padahal, pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disebut telah mencapai kesepakatan pada malam sebelumnya.

Kondisi itu membuat Darlis mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menuntaskan tahapan penyusunan APBD 2027. Terlebih, waktu yang tersedia semakin terbatas.

Darlis berpandangan, berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026, pengesahan APBD harus diselesaikan paling lambat 30 November.

Jika tahapan KUA-PPAS terus tertunda, waktu untuk melanjutkan proses pembahasan hingga penetapan APBD dikhawatirkan semakin terdesak.

“Padahal menurut undang-undang dan peraturan Mendagri, kita memiliki konsekuensi sanksi administratif jika pengesahan APBD tidak berhasil dilakukan per 30 November,” tegasnya, Rabu (18/11).

Pada kesempatan yang sama, Darlis meminta sekretaris dewan memasukkan kejadian tersebut ke dalam risalah resmi rapat paripurna.

Sebab, catatan itu penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan apabila nantinya terjadi keterlambatan pengesahan APBD 2027.

“Kalau terjadi apa-apa di kemudian hari, pengesahan APBD yang tidak tercapai maka lembaga DPRD lepas tangan dan menjadi tanggungan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi,” pungkasnya. (Nur/Adv).

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

@media print { .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } } .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } .c-also-read { display: none !important; } .single-post figure.post-image { margin: 30px 0 25px; } #pf-content img.mediumImage, #pf-content figure.mediumImage { display: none !important; }