newsborneo.id – Aksi yang digelar oleh Aliansi Amanah Penderitaan Rakyat (Ampera) di Kantor DPRD Bontang dengan menyuarakan aspirasinya salah satunya adalah persoalan banjir yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Bontang, Rusli mengungkapkan, jika dari Fraksi An Nur telah menyuarakan dengan meminta pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan banjir ini.

“Kami meminta supaya dilaksanakan hasil pansus banjir yang 10 persen itu namun dengan 10 persen saya rasa persoalan banjir belum tuntas di 2023 sedangkan di 2024 sudah masuk tahap pemilu. Apakah mungkin menyelesaikan janji politik?, ” ungkapnya saat mediasi dengan demonstran di Ruang rapat Paripurna, Senin (13/9/2022).

Menurutnya, penyelesaian banjir memang memiliki banyak permasalahan yang harus diselesaikan seperti anggaran yang belum terselesaikan.

“Tapi masyarakat termasuk saya secara pribadi berharap adanya pergerakan cepat dan usulan 10 persen ini wajib di praktekkan, ” ucapnya.

Pasalnya, ketika banjir petani mendapat berbagai masalah. Seperti,saat panen itu harga bisa jauh lebih rendah dari biasanya.

“Kemarin itu pas banjir panen semangka yang biasa harganya Rp 8ribu per kg, tapi saat banjir harganya terjun bebas menjadi Rp 3.500 per kg,” ujarnya.