Kutim Susun Ulang Prioritas Anggaran 2027, Layanan Publik Jadi Fokus Utama

KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menyusun strategi pengelolaan anggaran yang lebih selektif dalam Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Di tengah tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah, pemerintah memprioritaskan keberlanjutan pelayanan publik dibanding meningkatkan belanja pembangunan fisik.

Kebijakan tersebut tercermin dalam rancangan anggaran yang memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp6,1 triliun. Sebagian besar penerimaan masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp5,626 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sekitar Rp433,8 miliar.

Dari sisi belanja, pemerintah merancang total pengeluaran sebesar Rp6,075 triliun. Anggaran terbesar dialokasikan untuk belanja operasional pemerintahan senilai Rp3,557 triliun, sedangkan belanja modal yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur direncanakan sekitar Rp1,707 triliun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur, Januar Bayu Irawan, mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini mengharuskan pemerintah lebih cermat dalam menentukan program prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang utama, layanan publik jangan terganggu,” ujar Januar, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tetap menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal sehingga tidak membebani kondisi keuangan daerah.

“Kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran,” katanya.

Januar menegaskan, penyesuaian tersebut bukan berarti pemerintah mengabaikan pembangunan fisik. Sebaliknya, proyek-proyek yang dinilai paling mendesak dan berdampak langsung terhadap masyarakat akan tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan tahun depan.

Saat ini, dokumen RAPBD 2027 masih berada dalam tahap pembahasan bersama DPRD Kutai Timur. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menentukan arah kebijakan pembangunan serta komposisi akhir anggaran daerah sebelum ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap proses pembahasan anggaran dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang seimbang, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan daerah secara bertahap sesuai kapasitas keuangan yang tersedia. (*)

IKUTI newsborneo.id Google News di

→