Badan Otorita Beberkan Tata Kelola dan Fasilitas yang Akan Dibangun di IKN

newsborneo.id – Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) menggelar seminar tata kelola pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara bersama para pelaku usaha di Kaltim, Senin (15/8/2022).

Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan tujuan digelarnya seminar untuk memastikan aspek-aspek pemerintahan dan tata kelola saat dimulainya pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara di Benua Etam.

“Kami ingin mengajak semua elemen dari pemangku kepentingan, khususnya bagi yang segera terlibat (dalam pembangunan IKN), seperti kontraktor, konsultan, suplayer dan lain sebagainya untuk bersama menegakkan tata kelola yang baik,” ungkap Bambang ketika ditemui awak media di sela seminar tersebut.

Bambang meyakini reputasi atau kredibilitas dari Otorita IKN di bidang tata kelola governance, nantinya akan sangat menentukan pembangunan ibu kota negara ke depannya.

Dia menyebutkan ada tiga hal yang menjadi penekanan tata kelola pembangunan IKN, yakni mengenai lingkungan, sosial dan juga pemerintahan. Tiga poin tersebut dikatakannya selalu menjadi pertanyaan para investor dari dalam maupun luar negeri, saat pemerintahan ingin mencari dana ke swasta.

“Kami tahu bahwa ke depan (pembangunan IKN) banyak menggunakan instrumen swasta untuk membangun kota ini. Walapun di tahap awal kami masih menggunakan APBN. Karena kami ingin membuat kepercayaan pasar dulu, jadi pasarnya percaya dulu,” terangnya.

Sebagai informasi, pembangunan IKN akan segera dimulai dibangun di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), mulai dari pembangunan Istana Negara, Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden, gedung DPR/MPR, gedung Mahkamah Agung, hingga Kantor Kemenko.

“Ini belum bicara yang 56 ribu atau bahkan yang 256 ribu (hektare). Kalau 921 hektare itu nanti (dibangun) sudah lengkap ekosistem, artinya tidak hanya bangun gedung dan fisik,” bebernya.

Dijelaskannya, bahwa pembangunan KIPP nantinya dilengkapi dengan seluruh ekosistem fasilitas. Seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, kafe-kafe dan warung makan.

“Maka tentu investor akan melihat bahwa ini memang benar dibangun secara berkelanjutan,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang turut menjelaskan mengenai akses transportasi. Dalam skenario Kementerian PUPR akan ada pembangunan tol yang masuk agak ke bawah laut. Namun belum lanjut terprogram.

“Karena tol yang sedang direncanakan untuk masuk agak ke bawah laut belum terprogram sekarang. Insyaallah itu baru di 2027 baru bisa diselesaikan,” tuturnya.

Kemudian untuk rencana pembangunan transportasi lain juga akan diberlakukan. Misalnya dengan membuka akses kereta api. Menurutnya, harus ada sistem integrasi dari sistem regional dengan sistem kota.

Maksud dari sistem regional, utamanya adalah sistem 3 kota. Terdiri atas Samarinda, Balikpapan, dan IKN Nusantara. Namun, di IKN nanti ada yang dinamakan transit oriented development, sehingga stasiun pusat jadi tempat transit.

“Mudah-mudahan, ada bus transit-nya. Kami juga harapkan ada perpaduan berbagi macam moda transportasi. Paling tinggi itu juga untuk jalan kaki. Sebab dirancang 10 menit bisa mencapai pusat-pusat yang diinginkan,” terangnya.

Dikatakan Bambang, bahwa IKN Nusantara nantinya akan menjadi kota 10 menit lantaran setiap transportasi yang disediakan akan segera sampai ke semua tujuan hanya dalam hitungan waktu tersebut.

“Misalnya kalau mau ke (lokasi) belanja 10 menit, mau ke fasilitas pendidikan 10 menit dan ke fasilitas kesehatan 10 menit, mau ke warung dan kafe nongkrong jadi ya cuman 10 menit. Jadi gitu, konsepnya mau seperti itu,” katanya.

Bambang juga menyampaikan soal pasokan pangan untuk di IKN. Nantinya, akan ada suatu daerah yang dikembangkan sebagai agricultural center.

“Nanti ada suatu daerah yang memang akan kami kembangkan sebagai agrikultural dan logistiknya ke depan, harapannya kita mereka bisa menyuplai, jadi pemberdayaan masyarakat sangat penting sekali,” tandasnya. (*)