Pemkot Samarinda Gandeng Hiswana Migas Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) berkomitmen memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik penyelewengan sekaligus memastikan energi bersubsidi diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) IX DPC Hiswana Migas Samarinda, Senin (27/7/2026).

Saefuddin menegaskan bahwa kelancaran distribusi BBM dan LPG memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan energi juga menjadi faktor penting bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita harus bersama-sama memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG, khususnya yang bersubsidi, agar tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Menanggapi masih adanya keluhan masyarakat terkait antrean panjang di sejumlah SPBU, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda, Muhammad Nasir Hadi Badjeber, mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan seluruh pengelola SPBU untuk meningkatkan pengawasan di lapangan.

Menurut Nasir, operator SPBU memiliki peran penting dalam mengidentifikasi konsumen yang berhak memperoleh BBM bersubsidi serta mencegah praktik penyalahgunaan oleh oknum pengetap.

“Kami akan memperketat pengawasan bersama para pengusaha SPBU agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi mengenai ketersediaan BBM maupun LPG yang beredar di media sosial.

Nasir menjelaskan, meskipun penetapan kuota BBM bersubsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat, Hiswana Migas terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengusulkan alokasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Samarinda.

Sementara itu, Muscab IX DPC Hiswana Migas Samarinda juga menjadi momentum pembaruan organisasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan memperkuat koordinasi dalam menghadapi tantangan distribusi energi di masa mendatang.

Ketua Panitia Muscab IX, Arif Hidayat, mengungkapkan bahwa proses pemilihan kepengurusan kali ini dilakukan secara lebih modern melalui sistem e-voting berbasis aplikasi yang diikuti 117 peserta terdaftar.

Menurutnya, digitalisasi proses pemilihan merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi sekaligus mempercepat regenerasi organisasi.

“Regenerasi kepengurusan ini diharapkan mampu membuat Hiswana Migas bergerak lebih cepat dalam mengambil langkah-langkah operasional bersama Pertamina serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” ujar Arif.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Hiswana Migas, dan para pengelola SPBU, diharapkan pengawasan distribusi energi bersubsidi semakin efektif sehingga penyalahgunaan dapat ditekan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal. (*)

IKUTI newsborneo.id Google News di

→