Jelang Porprov VIII Kaltim, DPRD Samarinda Desak Solusi Cepat Pendanaan Atlet

SAMARINDA – Persiapan kontingen Kota Samarinda menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur di Kabupaten Paser terancam terkendala persoalan pendanaan. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk segera menyiapkan solusi alternatif agar program pembinaan atlet tetap berjalan optimal.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Samarinda saat ini menghadapi tantangan serius karena anggaran persiapan Porprov baru dialokasikan melalui mekanisme APBD Perubahan 2026.

Menurut Novan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu berbagai tahapan persiapan yang seharusnya sudah berjalan jauh sebelum ajang olahraga terbesar tingkat provinsi itu digelar pada 14–27 November 2026 mendatang.

“Ini menjadi persoalan yang harus segera dicarikan jalan keluarnya bersama Pemerintah Kota Samarinda agar tidak menghambat target prestasi atlet kita di Porprov nanti,” ujarnya, Sabtu.

Ia menjelaskan, secara regulasi proses APBD Perubahan baru berlangsung pada periode Juli hingga September, sementara pencairan anggaran umumnya baru terealisasi pada Oktober. Rentang waktu yang sangat dekat dengan pelaksanaan Porprov dinilai tidak ideal untuk mendukung persiapan kontingen secara maksimal.

Jika tidak segera diatasi, keterlambatan pendanaan dikhawatirkan berdampak langsung pada kualitas persiapan atlet, mulai dari terganggunya program pemusatan latihan, penurunan kondisi fisik dan mental atlet, hingga berisiko menghambat pencapaian target prestasi yang telah ditetapkan.

“Persiapan atlet membutuhkan proses yang panjang dan terukur. Tidak bisa dilakukan secara mendadak menjelang pertandingan karena menyangkut pembinaan fisik, teknik, strategi, hingga mental bertanding,” tegasnya.

Novan menyebut sejumlah kebutuhan penting harus dipenuhi jauh hari sebelum pelaksanaan Porprov, seperti biaya pemusatan latihan (training center), pembayaran uang muka akomodasi dan penginapan kontingen di Kabupaten Paser, kebutuhan konsumsi dan gizi atlet, hingga pengiriman peralatan pertandingan dari puluhan cabang olahraga.

Saat ini, terdapat 64 cabang olahraga yang dipersiapkan untuk mewakili Samarinda pada Porprov VIII Kaltim. Seluruh cabang olahraga tersebut membutuhkan kepastian program dan dukungan pendanaan agar proses latihan dapat berjalan sesuai target.

Lebih lanjut, Novan mengungkapkan persoalan serupa tidak hanya dialami Samarinda. Sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur juga menghadapi kendala yang sama akibat pola penganggaran yang baru tersedia melalui APBD Perubahan.

Karena itu, Komisi IV DPRD Samarinda meminta pemerintah daerah segera menempuh langkah strategis dan mencari skema pendanaan yang sesuai dengan ketentuan hukum agar proses persiapan tidak terhambat.

“Kami berharap ada solusi yang cepat, tepat, dan legal sehingga seluruh cabang olahraga memiliki kepastian dalam menjalankan program latihan. Jangan sampai persoalan administrasi dan pendanaan justru menghambat perjuangan atlet yang sedang mempersiapkan diri membawa nama baik Samarinda,” katanya.

Menurut Novan, dukungan penuh terhadap atlet dan pelatih merupakan investasi penting bagi prestasi olahraga daerah. Dengan persiapan yang matang dan dukungan anggaran yang memadai, Samarinda diharapkan mampu tampil kompetitif dan mempertahankan marwah sebagai salah satu kekuatan olahraga di Kalimantan Timur.

Porprov VIII Kaltim sendiri akan menjadi ajang bergengsi yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, sekaligus menjadi tolok ukur pembinaan olahraga daerah menuju level yang lebih tinggi. (*)

IKUTI newsborneo.id Google News di

→