DPRD Bontang saat menggelar pertemuan bersama PGRIBONTANG – Persoalan keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta menjadi perhatian dalam audiensi, Komisi Gabungan DPRD Kota Bontang bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam mengusulkan agar pemerintah daerah tidak lagi menambah rombongan belajar (rombel), di sekolah negeri demi menjaga keberlangsungan sekolah swasta di wilayah Kota Bontang.
Menurut Rustam, peningkatan kapasitas sekolah negeri tanpa pengendalian berpotensi membuat sekolah swasta kehilangan peserta didik. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasional sekolah swasta, hingga nasib para tenaga pendidik.
“Jangan lagi menambah rombel. Penduduk kita ini ada sekitar 197 ribu, sementara untuk jumlah siswa yang keluar setiap tahun juga tidak terlalu banyak. Kalau sekolah negeri terus ditambah kapasitasnya, sekolah swasta nanti bisa kehilangan murid,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Ia menilai keberadaan sekolah swasta selama ini turut membantu pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Karena itu, kebijakan penambahan kapasitas di sekolah negeri perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam dunia pendidikan.
Rustam juga mengingatkan bahwa apabila sekolah swasta kehilangan banyak peserta didik, maka dampaknya tidak hanya dirasakan lembaga pendidikan, tetapi juga para guru yang menggantungkan penghasilan dari sekolah tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencari formulasi yang seimbang antara pemenuhan akses pendidikan masyarakat dan keberlangsungan sekolah swasta sebagai mitra pemerintah di sektor pendidikan.
Audiensi tersebut turut menjadi ruang diskusi antara DPRD dan PGRI terkait berbagai persoalan pendidikan di Kota Bontang, termasuk pemerataan siswa, kapasitas sekolah, hingga perlindungan terhadap tenaga pendidik di sekolah swasta.
Tidak ada komentar