Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, mengungkap rencana pemangkasan anggaran besar-besaran pada pos belanja pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), untuk tahun anggaran 2027 mendatang.
Dalam pernyataannya kepada awak media, Neni menjelaskan bahwa langkah itu diambil karena prediksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 diperkirakan merosot hingga Rp1,7 triliun.
Sementara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen dari total APBD.
“Kalau di angka Rp2 triliun, pos anggaran pegawai tidak lebih dari 30 persen. Tapi kalau turun sampai Rp1,7 triliun, alokasi belanja pegawai membengkak jadi 40 persen. Imbasnya pasti kami akan kurangi TPP,” ujar Neni.
Meski begitu, Wali Kota Bontang menekankan bahwa informasi ini masih bersifat wacana. Ia berencana menggalang dukungan di Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk mengalihkan sebagian TPP ke belanja barang dan jasa.
Menurutnya, strategi ini dinilai ideal untuk menekan beban belanja pegawai yang sudah mendekati ambang batas. Fenomena ini bukan kali pertama terjadi di Bontang. Pada periode pertamanya, Neni menghadapi situasi serupa ketika APBD Bontang terjun bebas hingga Rp1,4 triliun pada 2019, yang berimbas pada pengurangan TPP dan gaji tenaga honorer.
“Untuk itu, kami akan terus berjuang mendapatkan dana transfer yang lebih, apalagi Bontang merupakan daerah penghasil migas yang sangat bergantung pada dana bagi hasil,” tutur Wali Kota Bontang. (DIAS)
Tidak ada komentar