Selain Tapal Batas Bontang-Kutim, Masih Ada 5 Sengketa Batas Wilayah di Kaltim
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melakukan peninjauan langsung ke Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur, Senin (11/8/2025)SAMARINDA – Sengketa tapal batas wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) belum tuntas. Selain persoalan antara Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, ada enam konflik batas daerah lain yang masih menggantung.
Daftar sengketa itu antara lain: Kutai Timur dengan Berau; Kutai Kartanegara dengan Kutai Barat; Mahakam Ulu dengan Kutai Barat; Penajam Paser Utara dengan Kutai Kartanegara; dan Paser dengan Penajam Paser Utara.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan masalah ini tidak boleh berlarut. Penyelesaian cepat dibutuhkan agar masyarakat tidak terdampak.
“Ini tentang hajat hidup orang banyak. Pelayanan publik tidak boleh terhenti. Kebutuhan dasar masyarakat harus tetap terpenuhi,” kata Harum saat kunjungan ke Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, perbedaan persepsi batas wilayah tak boleh membuat warga terabaikan. “Fasilitas pendidikan, kesehatan, Puskesmas, sekolah, semuanya harus memenuhi standar,” tegasnya.
Harum juga meminta infrastruktur vital tetap dibangun, termasuk listrik dari PLN, air bersih PDAM, hingga perbaikan jalan lingkungan. “Keamanan, ketertiban, dan kenyamanan warga harus terjamin. Jangan sampai ada diskriminasi,” ujarnya.
Prioritas pemerintah, lanjutnya, adalah melindungi kehidupan sosial warga. Termasuk memastikan dokumen administrasi kependudukan tetap tersedia dan mudah diakses.
Ia menambahkan, lapangan kerja dan peluang usaha bagi warga di daerah sengketa juga harus jadi perhatian serius.
“Tugas kita berbangsa dan bernegara adalah melindungi seluruh dan segenap tumpah darah Indonesia,” pungkasnya. (DIAS)
Pos Terkait
Tidak ada komentar