145 Pejabat Bontang Dilantik, Wali Kota Minta Program Tak Harus Bergantung APBD
SEBANYAK 145 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dilantik pada Selasa (21/4/2026). Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan, jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan inovasi.
Pelantikan tersebut mencakup 9 pejabat fungsional, 52 administrator eselon III, dan 84 pengawas eselon IV. Mereka menjadi bagian dari sekitar 3.500 ASN dan PPPK yang menopang jalannya pemerintahan di kota industri tersebut.
Di hadapan para pejabat yang baru diambil sumpahnya, Neni mengingatkan bahwa tanggung jawab jabatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral. “Pelantikan ini bukan hanya disaksikan oleh kita semua, tetapi juga oleh Allah SWT. Maka amanah ini harus dijaga,” ujarnya.
Momentum pelantikan berlangsung di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Penurunan anggaran disebut berdampak pada keterbatasan ruang gerak program. Dalam situasi ini, Neni meminta para pejabat untuk tidak semata-mata bergantung pada APBD.
“Jangan semua program diukur dengan uang. Jangan bergantung pada APBD. Pejabat harus inovatif,” kata dia menegaskan.
Menurut Neni, pola kerja lama yang bergantung penuh pada anggaran daerah tidak lagi relevan. Ia mendorong perangkat daerah untuk mengedepankan kolaborasi dan membangun kemitraan, termasuk dengan sektor swasta, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keselarasan arah pembangunan. Visi Bontang sebagai pusat jasa dan industri yang maju dan berkelanjutan, kata dia, hanya dapat dicapai jika seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu irama.
Neni juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak selalu diukur dari besarnya program atau anggaran. Keterlibatan langsung pejabat di tengah masyarakat, penguatan program keagamaan, hingga aksi lingkungan seperti penanaman pohon dinilai sebagai kontribusi nyata.
“Nilai seseorang itu dari kontribusinya, karakternya, dan integritasnya. Bukan dari besar kecilnya anggaran yang dia kelola,” ujarnya.
Ia turut menyoroti pentingnya kerja lintas sektor dalam menangani persoalan daerah, seperti stunting, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. Menurutnya, isu-isu tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi perangkat daerah saja.
Menutup arahannya, Neni meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas baru dan memahami tugas pokok serta fungsi masing-masing. Ia juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan administrasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai roda pemerintahan melambat. Segera menyesuaikan, bekerja, dan berikan yang terbaik,” kata dia. [ADS/FR]
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar