Wawali Balikpapan Tanggapi 9 Tuntutan Mahasiswa, Soroti Lampu Jalan, Kekurangan Guru hingga Antrean Solar
Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, MMBALIKPAPAN – Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, merespons sejumlah tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Balikpapan beberapa waktu lalu. Sedikitnya sembilan isu daerah menjadi sorotan, mulai dari penerangan jalan umum (PJU), kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi memicu meningkatnya angka kriminalitas.
Bagus menegaskan Pemerintah Kota Balikpapan tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan tersebut dan terus berupaya melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
Salah satu tuntutan yang mendapat perhatian adalah masih minimnya penerangan jalan di sejumlah wilayah. Menurut Bagus, anggaran pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan telah dialokasikan setiap tahun melalui Dinas Perhubungan maupun kecamatan.
“Penerangan jalan sudah dianggarkan setiap tahun. Jika masih ada titik yang membutuhkan lampu jalan, masyarakat dapat menyampaikan usulan melalui Dinas Perhubungan atau kecamatan setempat. Memang masih ada beberapa kawasan yang memerlukan penambahan penerangan,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Selain infrastruktur, mahasiswa juga menyoroti keterbatasan jumlah guru, tenaga kesehatan, dan dokter di Balikpapan. Menanggapi hal itu, Bagus menjelaskan bahwa Pemkot telah mengajukan usulan resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk diteruskan ke pemerintah pusat guna mendapatkan tambahan formasi.
Ia mengakui kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan yang dihadapi banyak daerah akibat keterbatasan kebijakan rekrutmen aparatur.
“Kami sudah menyampaikan usulan secara resmi. Memang masih ada kekurangan guru, tenaga kesehatan, termasuk dokter. Mudah-mudahan usulan tersebut segera mendapatkan persetujuan sehingga kebutuhan layanan publik dapat terpenuhi,” katanya.
Persoalan lain yang tak luput dari perhatian adalah antrean panjang BBM bersubsidi, khususnya solar, yang kerap dikeluhkan masyarakat. Bagus mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pengelola SPBU guna memperbaiki sistem distribusi agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami berharap dalam beberapa bulan ke depan kondisi antrean solar subsidi dapat semakin membaik. Koordinasi dengan Pertamina, pengelola SPBU, dan instansi terkait terus dilakukan agar distribusi berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Terkait informasi terbatasnya SPBU yang melayani kendaraan pengguna solar subsidi, Pemkot Balikpapan berencana melakukan koordinasi lebih lanjut dengan PT Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam distribusi BBM.
Di sisi lain, Bagus juga menyoroti dampak perlambatan sektor pertambangan yang menyebabkan sejumlah perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja dalam jumlah cukup besar. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan tertundanya beberapa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang berpengaruh terhadap aktivitas operasional perusahaan tambang.
“Ada perusahaan yang terpaksa mengurangi jumlah pekerja karena operasional belum berjalan maksimal. Kita berharap RKAP segera terealisasi sehingga aktivitas perusahaan kembali meningkat dan peluang kerja bisa terbuka lagi,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa melemahnya aktivitas ekonomi akibat berkurangnya lapangan pekerjaan dapat memunculkan berbagai dampak sosial, termasuk meningkatnya potensi gangguan keamanan dan kriminalitas.
Karena itu, Pemkot Balikpapan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepolisian, serta aparat kewilayahan akan terus memperkuat pengawasan dan menjaga stabilitas keamanan lingkungan.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan, kelurahan, hingga RT diharapkan kembali mengaktifkan ronda malam. Warga pendatang juga perlu segera melapor dan tercatat dengan baik demi menjaga keamanan bersama,” tegasnya.
Pemkot Balikpapan memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut pemerintah. Berbagai masukan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Kota Balikpapan. (*)
Tidak ada komentar