newsborneo.id – Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) mendapat penolakan. Aksi demonstrasi oleh kelompok buruh dan mahasiswa disuarakan hampir pelosok negeri. Termasuk di Kota Bontang, Kalimantan Timur.
Puluhan mahasiswa dari Aliansi Amanah Penderitaan Rakyat atau AMPERA mengepung pintu masuk kantor Wali Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari untuk menolak kenaikan harga BBM.
“Kami tegas menolak kenaikan harga BBM,” kata Korlap Aksi Maldini, dalam orasinya, Senin (12/9/2022).
Selain menolak kenaikan harga BBM, mahasiswa juga menyuarakan tuntutan isu daerah. Berikut empat tuntutan yang dibawa AMPERA;
1. Menolak pemotongan subsidi BBM dan memberantas mafia BBM
2. Menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia
3. Mendesak dan mengawal Pemerintah Kota Bontang untuk menuntaskan genangan banjir di Kota Bontang
4. Mendesak Pemerintah Kota Bontang dalam menstabilkan harga bahan pokok
Massa juga menagih janji Pemkot Bontang dalam menyelesaikan persoalan banjir yang kerap melanda Bontang.
“Kalau Basri-Najirah tidak merealisasikan janjinya, maka kami bakal jadi bagian dari oposisi pemerintah,” teriaknya.
Massa Bergeser ke Gedung DPRD Bontang
Aksi massa yang mengatasnamakan Amanah Penderitaan Rakyat (Ampera) gagal menarik perhatian Wali Kota Bontang Basri Rase dan Wakil Wali Kota Bontang Najirah. Massa pun memutuskan bergeser ke Gedung DPRD Bontang, Kelurahan Bontang Lestari.
Ampera terdiri dari gabungan mahasiswa dari beberapa universitas di Bontang. Turut dalam ikut menyampaikan aspirasi asosiasi dari travel Bontang yang juga terdampak kenaikan bahan bakar minyak.
Diketahui, agenda Senin (12/9/2022) hari ini bertepatan dengan Rapat Paripurna DPRD Bontang bersama dengan Pemkot Bontang.
Dari pantauan media ini, aparat kemananan yang mengawal jalannya aksi jumlahnya lebih banyak dari pada massa yang menyampaikan aspirasinya. Jumlahnya dua kali lipat. Polisi juga dibantu TNI, Satpol PP dan Pamdal Kantor DPRD Bontang.
Dalam orasinya, Korlap Ampera, Maldini, meneriakkan agar pemerintah dapat menurunkan kembali harga BBM. Ia meminta agar pemerintah tetap menjaga subsidi agar kembali menaikkan daya beli masyarakat.
“DPRD Bontang masih tutup telinga atas penderitaan masyarakat saat ini,” teriak Maldini.
Massa pun meminta kepada pejabat DPRD Bontang untuk dapat hadir menemui massa. Hanya saja, diketahui anggota DPRD Bontang bersama unsur pimpinan sedang melakukan rapat paripurna.
“Mereka ini perwakilan rakyat. Harus turun temui rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Travel Bontang (ATB) Suro alias Mbah Suro menyatakan turut turun aksi karena dampak kenaikan BBM membuat harga travel pun naik.
Konsekuensinya, peminat menurun. Sehingga kerap travel harus berangkat dengan isi hanya dua sampai tiga penumpang per hari.
Ia menyatakan, ini bukan waktu yang tepat. Pasalnya, setelah digebuk pandemi Covid-19, saat ini malah sopir travel malah dihadapkan dengan kenaikan BBM.
“Kami juga sepakat untuk menolak kenaikan harga BBM. Makanya kami ikut turun juga hari ini,” ujar dia.
Hingga berita ini tayang, belum ada satu pun pejabat yang bersedia menemui massa aksi. (*)
