Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 Miliar Dikembalikan, Pajak Masih Diproses
Pemprov Kaltim menuntaskan proses pengembalian mobil dinas gubernur berupa kendaraan mewah jenis Sport Utility Vehicle (SUV) Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e kepada pihak penyedia.SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur alias Pemprov Kaltim memastikan proses pengembalian mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar telah tuntas secara administratif. Langkah ini diambil setelah muncul sorotan publik, termasuk kritik dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menyatakan bahwa kendaraan tersebut telah dikembalikan dan tidak pernah digunakan untuk operasional.
“Secara hitungan dan administratif, proses pengadaan dianggap sudah tuntas karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan,” ujarnya di Samarinda, Jumat (20/3/2026).
Faisal menjelaskan, nilai pengadaan kendaraan mencapai Rp8,5 miliar. Namun, pihak penyedia hanya menerima pembayaran bersih sekitar Rp7,5 miliar.
Selisih Rp1 miliar merupakan komponen pajak, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), yang telah disetorkan ke kas negara. Saat ini, proses pengembalian dana pajak tersebut masih berlangsung melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan diperkirakan memerlukan waktu dua hingga tiga bulan.
Menurutnya, nilai total pengadaan telah mencakup berbagai komponen, seperti pajak, bea balik nama, biaya pengiriman antarpulau, asuransi, hingga margin penyedia.
Pengadaan kendaraan dinas tersebut dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Langkah ini dinilai sah karena hanya terdapat satu distributor resmi untuk jenis kendaraan tersebut di Jakarta.
Pemerintah Provinsi Kaltim menegaskan bahwa seluruh proses administrasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Respons atas Kritik Presiden
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti pola belanja pemerintah daerah yang dinilai kurang efisien, termasuk pengadaan kendaraan dinas dengan nilai tinggi.
Dalam pernyataannya, Presiden membandingkan dengan kendaraan operasional kepresidenan yang dinilai lebih ekonomis, seperti kendaraan taktis produksi dalam negeri.
Menanggapi hal tersebut, Pemprov Kaltim menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana arahan pemerintah pusat.
“Melalui penyelesaian administrasi dan upaya pengembalian dana pajak secara transparan, kami menunjukkan komitmen dalam mendukung efisiensi anggaran,” kata Faisal.
Mobil dinas yang sebelumnya direncanakan untuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, diketahui merupakan kendaraan jenis hybrid mewah.
Namun, setelah menuai polemik di tengah masyarakat, gubernur memutuskan membatalkan penggunaan kendaraan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada publik. (RE)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar