newsborneo.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Survei Penilaian Integritas (SPI) kabupaten/kota di Kaltim 2021. Hasilnya, dari 10 kabupaten/kota di Kaltim,Bontang masuk urutan kedua kota sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi setelah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Kutai Timur mendapat skor 59,94 tingkat integritas, dan Bontang 62,56 persen tingkat integritasnya. Skor tersebut masuk kategori sangat rentan dari 0-67,9 persen.
Setelah Bontang disusul Samarinda dengan skor 62,80 persen, kemudian PPU 66,18 persen dan Paser 67,55 persen. 5 kabupaten kota lainnya di Kaltim, mendapat hasil SPI rentan.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Bontang, Najirah berujar, Pemkot Bontang memang saat ini gencar melakukan pencanangan zona integritas di seluruh OPD menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah bersih dan melayani (WBBM).
“Artinya, pemerintah sudah maksimal melakukan hal ini, yaitu pencegahan dari korupsi, jikapun itu (korupsi) terjadi, berarti itu di luar kami,” kata Wawali Najirah belum lama ini.
Wawali Najirah melanjutkan, ke depan pencanangan zona integritas di setiap OPD. Ini sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Paling tidak ada komitmen dari setiap OPD untuk tidak melakukan hal ini (KKN), kalaupun itu terjadi, itu diluar kami,” tegasnya lagi.
Setiap di kesempatan Wali Kota Bontang Basri Rase berujar kegiatan pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini memang berat, karena harus mengubah pola pikir, mengubah perilaku, bahkan jadi komitmen untuk bekerja dengan berintegritas.
“Makanya saya sejak awal dilantik, langsung mendatangi KPK, karena saya secara pribadi komitmen untuk tidak utama dalam pemerintah ini,” kata Basri.
