Bontang Hadapi Tekanan Fiskal, Neni Pastikan Pendidikan dan Kesehatan Aman
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I DPRD Kota Bontang, Senin (7/9/2026).BONTANG – Ruang fiskal Pemerintah Kota Bontang semakin tertekan. Koreksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 hingga Rp145 miliar memaksa pemerintah melakukan rasionalisasi belanja dalam Perubahan APBD 2026.
Total belanja daerah yang sebelumnya mencapai Rp2,099 triliun kini dipangkas menjadi sekitar Rp1,980 triliun. Dengan demikian, terjadi pengurangan belanja sebesar Rp118,984 miliar.
Kondisi tersebut disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat membacakan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kota Bontang Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I DPRD Kota Bontang, Senin (7/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkot Bontang memastikan rasionalisasi anggaran tidak dilakukan dengan mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
Neni mengatakan, pemerintah tetap mempertahankan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Untuk fungsi pendidikan, misalnya, alokasi anggaran tetap berada pada 20,61 persen. Sementara belanja infrastruktur pelayanan publik dipertahankan sebesar 42,04 persen.
“Penurunan APBD tidak boleh berarti penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Neni.
Ia memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta sosial tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Fiskal Tertekan, Pelayanan Tak Boleh Ikut Turun
Menurut Neni, penyesuaian belanja merupakan konsekuensi dari perubahan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, setiap rupiah dalam APBD harus dikelola secara lebih selektif dan diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Pemkot Bontang dituntut mampu memilah program prioritas di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.
Neni menilai, keterbatasan anggaran bukan alasan bagi pemerintah untuk mengurangi kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi pemicu untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengklaim capaian kinerja di sejumlah sektor tetap menunjukkan hasil positif meski menghadapi tekanan fiskal.
Bontang tercatat meraih sejumlah penghargaan tingkat regional Kalimantan, termasuk pada kategori penurunan tingkat pengangguran, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Capaian tersebut turut membuka peluang tambahan ruang fiskal melalui dana apresiasi dari pemerintah pusat.
Stunting Turun, Inovasi Ketenagakerjaan Didorong
Selain penghargaan, Pemkot Bontang juga menyoroti penurunan angka stunting sebagai salah satu indikator keberhasilan program pembangunan.
Angka stunting disebut turun dari 19 persen menjadi 14,03 persen.
Pemerintah juga mengoptimalkan aplikasi Teman Naker sebagai salah satu inovasi untuk mendukung pelayanan dan informasi di sektor ketenagakerjaan.
Neni menegaskan, berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran tidak harus menghentikan inovasi pemerintah.
“Capaian ini menunjukkan bahwa keterbatasan fiskal tidak harus menjadi keterbatasan dalam bekerja. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada secara tepat, efektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pembahasan perubahan APBD selanjutnya akan dilakukan bersama DPRD Kota Bontang untuk memastikan penyesuaian belanja tetap sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. (*)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar