SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sukses mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp22,08 triliun di tahun anggaran 2024. Angka ini melebihi target yang dipatok: Rp21,22 triliun. Artinya, realisasi tembus 104,07 persen.
Tapi tidak semua manis.
Kabar itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang III, Arief Murdiyatno, Kamis sore (12/6/2025). Di hadapan DPRD Kaltim, ia membacakan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Salah satu sumber tertinggi pemasukan datang dari pusat. Dana transfer pemerintah pusat tercatat Rp11,69 triliun—di atas target Rp11,03 triliun. Melesat 106,04 persen.
Namun ada catatan kecil.
Pendapatan sah daerah—kategori lain di luar pajak dan transfer—masih di bawah harapan. Dari target Rp202,04 miliar, yang masuk hanya Rp146,02 miliar. Baru 72,27 persen.
Soal belanja, Kaltim juga cukup hemat.
Target pengeluaran tahun lalu ditetapkan Rp22,19 triliun. Tapi realisasinya hanya Rp20,46 triliun, atau 92,19 persen. Masih cukup besar, tapi tidak jebol.
Sementara itu, pembiayaan dari sisa anggaran tahun sebelumnya (SILPA 2023) terserap Rp976,5 miliar.
“Ini bukan cuma formalitas. Ini cermin dari komitmen kita dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan berpihak pada rakyat,” kata Arief, tegas.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, juga angkat bicara. Baginya, angka-angka ini bukan sekadar laporan keuangan.
“Ini adalah alat ukur capaian pembangunan selama setahun. Ini hasil kerja bersama, antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat,” ujarnya.
Setelah laporan dibacakan, giliran fraksi-fraksi menyampaikan pandangan mereka. Rapat paripurna lanjutan sudah dijadwalkan. Semua akan dibahas tuntas di ruang wakil rakyat.
[DIAS]
Tidak ada komentar