Penghapusan Honorer Jangan Dipukul Rata!

BONTANG, newsborneo.id – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris, mendorong pemerintah pusat untuk tidak memukul rata penghapusan honorer pada 2023 mendatang.

Dia menyebutkan, perlu  pertimbangan matang dari pemerintah pusat agar tidak berdampak pada kinerja pelayanan masyarakat. “Jangan sampai pukul rata 100 persen,” jelas Agus Haris, Kamis (7/7/2022).

Baca Juga

Proyeksi APBD Perubahan Rp2,2 Triliun, Ketua DPRD Bontang: Maksimalkan Peningkatan SDM

16 Apr 2023

Disebutkan, pihaknya saat ini terus melakukan analisis dan kajian terkait kebijakan tersebut. “Jadi perlu pertimbangan betul dari pemerintah pusat terkait dengan kebijakan ini, karena boleh jadi menurut hemat kami akan berdampak pada kinerja pemerintah kota terkait pelayanan di masyarakat,” kata Politisi Gerindra ini.

“Kita juga terus menganalisis terkait hal ini, dari pemerintah kota baru proses pengkajian tapi kita lihat harus betul-betul mempertimbangkan. Jadi mana saja yang memungkinkan dan mana saja yang tidak memungkinkan,” sambung Agus Haris.

Apabila kebijakan tersebut terealisasi, maka harus dilakukan langkah antisipasi dari Pemkot Bontang menyangkut jumlah tenaga honorer yang akan dikurangi secara bertahap.

Baca Juga

Sambangi SMK Nusantara Mandiri, Hetifah Salurkan Beasiswa dan Bantuan

23 Jul 2022

“Harus betul-betul dicek dulu, dipertimbangkan sekali, mana yang harus pertama kali dirasionalisasi. Tidak sertamerta seluruhnya menurut kita,” ungkap Agus Haris.

Di sisi lain, kata Agus Haris, untuk honorer yang akan dijadikan tenaga alih daya juga terbatas. Sebab kebijakan ini hanya berlaku untuk sopir, cleaning service dan petugas keamanan.

Sedangkan honorer seperti pekerja lapangan atau administrasi ini harus disuarakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dan Komisi I DPRD Bontang.

Agus Haris juga mendorong pemerintah segera mela kukan Analisis Beban Kerja (ABK). “Supaya bisa dapat gambaran jelas dari pusat. Kalau dibilang UMR, gaji di Bontang sudah hampir mencapai UMR. Ini agar seluruh honorer yang ada bisa diakomodasi,” papar Agus Haris.

Agus Haris  juga menegaskan, sejak awal DPRD dan Pemkot Bontang  berupaya memperjuangkan nasib ribuan honorer di Kota Bontang. (ADS)