Modal hingga Rp100 Juta Disiapkan, Pemkot Balikpapan Dorong UMKM Naik Kelas
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Heruressandy Setia KesumaBALIKPAPAN — Usaha mikro dan kecil di Kota Balikpapan terus menunjukkan pertumbuhan. Hal itu terlihat dari meningkatnya pengajuan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kini tidak hanya mendorong legalitas usaha, tetapi juga berupaya membuka akses pembiayaan agar pelaku usaha mampu bertahan dan mengembangkan bisnis di tengah meningkatnya biaya operasional.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heruressandy Setia Kesuma, mengatakan jumlah usaha mikro dan kecil yang telah mengantongi izin menunjukkan tren peningkatan setiap tahun.
“Kalau dari usaha mikro sama usaha kecil yang sudah memiliki perizinan, itu setiap tahun sepertinya bertambah jumlahnya. Terbukti dari perizinan-perizinan yang terus diajukan ke sistem OSS lewat DPM-PTSP,” kata Heruressandy, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, pertumbuhan tersebut juga terlihat dari bermunculannya usaha baru seperti kedai dan warung di berbagai wilayah Balikpapan.
Namun, Heruressandy mengingatkan bahwa banyaknya izin usaha belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh usaha tersebut mampu bertahan.
Sebab, data perizinan hanya menggambarkan legalitas usaha. Sementara kondisi produksi, penjualan dan pemasaran di lapangan bisa mengalami perubahan.
“Yang bisa dipantau dari perizinan itu terus ada bertambah. Tetapi kalau dari segi produksi dan pemasaran, mungkin mereka tidak ada lagi atau menurun jumlah produksinya,” ujarnya.
Biaya Operasional Jadi Tantangan
Salah satu tantangan yang kini dihadapi pelaku usaha mikro adalah meningkatnya biaya operasional.
Heruressandy menyebut kenaikan sejumlah komponen biaya, termasuk bahan bakar minyak (BBM), turut memberikan tekanan terhadap pelaku usaha. Bahkan, sebagian pelaku usaha disebut mulai menggunakan BBM bersubsidi untuk menekan biaya operasional.
Untuk menjaga keberlangsungan usaha, Pemkot Balikpapan berupaya membuka akses pasar melalui berbagai kegiatan dan event yang melibatkan pelaku UMKM.
“Kalau pasarnya kami siapkan, artinya mulai dari banyak event, terus diikutkan banyak kegiatan, harusnya mereka masih bertahan sampai dengan hari ini,” katanya.
Selain pasar, persoalan modal juga menjadi perhatian pemerintah.
Pemkot Balikpapan kini mendorong pelaku UMKM memanfaatkan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) pemerintah.
Ada Akses Modal hingga Rp100 Juta
Heruressandy mengatakan skema pembiayaan tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal hingga Rp100 juta tanpa jaminan, dengan bunga sekitar 6 persen, sesuai skema yang dimaksud pemerintah.
“Kami lagi mencoba akses pembiayaan lewat KUR-nya pemerintah yang tanpa jaminan sampai dengan Rp100 juta, sebesar 6 persen itu,” ujarnya.
Pemkot Balikpapan, lanjut dia, tengah berupaya membuka akses dengan Kementerian Keuangan untuk selanjutnya menghubungkan pelaku usaha dengan bank-bank milik negara atau Himbara.
Dalam proses tersebut, kondisi usaha dan kemampuan keuangan menjadi bagian yang dinilai oleh perbankan untuk menentukan kelayakan pembiayaan.
Portofolio usaha serta laporan keuangan yang sehat dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengajuan.
“Kalau data itu melihat portofolio mereka, laporan keuangan mereka, kalau itu dinyatakan baik, layak, sehat, dan itu bisa dibantu, akhirnya nanti mereka terekomendasi,” jelas Heruressandy.
Pemkot Siapkan Pendampingan
Selama ini, sebagian pelaku usaha masih mengajukan pembiayaan secara mandiri.
Pemkot kemudian berupaya memperkuat pendampingan, terutama bagi pelaku UMKM yang mengalami kendala administrasi maupun kelengkapan dokumen saat mengajukan pembiayaan.
“Kalau saat ini memang menggunakan itu sudah banyak juga. Sedikit sekali di Balikpapan. Kami mendorong ini, siapa tahu banyak yang tertolak dalam hal pengajuan, nanti kami akan coba bantu fasilitasi pendampingnya,” katanya.
Menurut Heruressandy, akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting agar pertumbuhan jumlah usaha tidak hanya terlihat dari sisi legalitas.
Pelaku usaha juga perlu didorong agar mampu menjaga produksi, memperluas pasar dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.
Dengan kombinasi legalitas, akses pasar, pendampingan dan pembiayaan, Pemkot Balikpapan berharap semakin banyak usaha mikro dan kecil yang mampu bertahan menghadapi tekanan biaya sekaligus naik kelas. (*)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar