Rapat Koordinasi Persiapan Lahan yang dipimpin Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Kamis (10/9/2026).BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai menggeber persiapan pembangunan Sekolah Rakyat Tahun 2026. Pemerintah daerah bahkan membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat penyiapan lahan yang ditargetkan memasuki tahap pekerjaan fisik pada Oktober mendatang.
Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Lahan yang dipimpin Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Kamis (10/9/2026).
Agus menegaskan, program yang merupakan prioritas pemerintah pusat tersebut harus segera direalisasikan. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama pihak dunia usaha didorong mengambil peran dalam proses persiapan.
“Kami ingin program ini segera terealisasi. Dukungan dan kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan agar persiapan lahan bisa berjalan cepat dan sesuai target,” ujar Agus Haris.
Pemkot Bontang telah menyiapkan lahan seluas 4 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, kondisi kontur tanah membuat proses pematangan lahan membutuhkan pekerjaan cukup besar.
Volume pekerjaan cut and fill diperkirakan mencapai 41 ribu meter kubik, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 miliar.
Untuk menekan kebutuhan pembiayaan sekaligus mempercepat pekerjaan, Pemkot Bontang membuka peluang bagi perusahaan untuk berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Dukungan tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyediaan alat berat, bahan bakar minyak (BBM), hingga tenaga ahli yang dibutuhkan selama proses persiapan lahan.
Sejumlah perusahaan disebut menyambut positif skema kolaborasi tersebut. Saat ini, pihak korporasi masih menunggu proposal teknis resmi dari Pemkot Bontang sebagai dasar untuk menentukan bentuk dukungan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pekerjaan fisik persiapan lahan ditargetkan mulai bergulir pada Oktober 2026.
Namun, pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya berkaitan dengan persoalan lahan dan infrastruktur. Pemkot Bontang juga menaruh perhatian pada ketepatan data calon penerima manfaat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah memastikan proses pemutakhiran data terus dilakukan agar program benar-benar menyasar warga yang berhak.
Dari hasil pendataan, tercatat 4.052 calon siswa. Pemkot kemudian melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap 263 data melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Pemutakhiran tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam penetapan calon peserta didik.
Selain data siswa, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung lainnya, termasuk tenaga pendidik serta perhitungan operasional Sekolah Rakyat untuk jangka panjang.
Pemkot Bontang ingin pembangunan sekolah tersebut tidak sekadar mengejar berdirinya bangunan, tetapi benar-benar menjadi program pendidikan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan menggabungkan kesiapan lahan, validasi data, dukungan dunia usaha serta koordinasi lintas-OPD, Pemkot Bontang menargetkan Sekolah Rakyat dapat segera diwujudkan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Taman.
Tidak ada komentar