Kaltim Tetapkan Status Siaga Bencana, Karhutla dan Kekeringan Jadi Perhatian Serius

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan status Siaga Bencana menyusul meningkatnya kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah puncak musim kemarau.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang digelar di Ruang Rapat Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (24/8/2026). Rapat dipimpin Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan diikuti sejumlah instansi terkait.

Seno Aji menekankan pentingnya respons cepat dalam menangani setiap titik api. Menurutnya, api harus segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

“Kita harus gerak cepat dan koordinasi yang solid antarinstansi agar penanganan karhutla ini bisa berjalan baik,” tegas Seno Aji.

Ia mengatakan, meski kondisi karhutla di Kaltim masih relatif dapat dikendalikan, pemerintah daerah tidak boleh lengah. Kesiapsiagaan tetap diperlukan untuk memastikan setiap perkembangan di lapangan dapat dipantau dan ditangani dengan cepat.

Selain penanganan titik api, persoalan kekeringan yang menyertai puncak musim kemarau juga menjadi perhatian Pemprov Kaltim.

Pemerintah daerah bahkan tengah mempertimbangkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan dukungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan peluang turunnya hujan.

Ratusan Hotspot Terdeteksi

Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, mengungkapkan hingga 23 Agustus 2026 tercatat 594 titik panas (hotspot) di wilayah Kaltim.

Dari jumlah tersebut, sebanyak lima titik berada di kawasan kehutanan, sementara 132 titik terdeteksi di wilayah perkebunan.

Meski jumlah titik panas masih cukup tinggi, Buyung menyebut tren kejadian kebakaran mulai menunjukkan penurunan.

Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk terus memperkuat langkah pencegahan sekaligus meningkatkan kesiapan personel dan peralatan apabila terjadi kebakaran.

Rapat koordinasi juga melibatkan unsur BMKG untuk memperkuat basis data dan analisis kondisi cuaca di Kaltim.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Pusat Standardisasi Instrumen BMKG Pusat Rahmat Triyono, Direktur Operasi Modifikasi Cuaca Budi Harsoyo, serta jajaran Kepala Stasiun BMKG se-Kalimantan Timur.

Keterlibatan BMKG diharapkan dapat memberikan dukungan melalui pemantauan kondisi atmosfer, data klimatologi, perkembangan cuaca, serta analisis potensi wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan karhutla.

Pemprov Kaltim menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, BMKG, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat akan terus diperkuat agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini.

Dengan ditetapkannya status Siaga Bencana, pemerintah daerah diharapkan dapat bergerak lebih cepat dalam menghadapi ancaman karhutla sekaligus dampak kekeringan yang berpotensi meningkat selama puncak musim kemarau. (*)

IKUTI newsborneo.id Google News di

→