403 Badan Publik Ikuti Monev Keterbukaan Informasi Kaltim 2026, Naik Signifikan dari Tahun Lalu

SAMARINDA – Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur terus diperkuat. Sebanyak 403 badan publik di seluruh Kaltim kini mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepatuhan Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang resmi dimulai melalui kegiatan Kick Off.

Jumlah peserta tahun ini meningkat tajam dibandingkan 2025 yang hanya diikuti 279 badan publik. Kenaikan tersebut menjadi indikator semakin kuatnya kesadaran badan publik untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terbuka kepada masyarakat.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim, Sencihan, menegaskan Monev tidak semata-mata menjadi agenda penilaian ataupun kompetisi untuk menentukan badan publik terbaik.

Menurutnya, kegiatan tersebut harus dipandang sebagai instrumen evaluasi bersama untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik.

“Monev bukan hanya rutinitas penilaian atau ajang kompetisi antar badan publik, melainkan sebuah ikhtiar bersama untuk mengukur, mengevaluasi, dan terus meningkatkan kepatuhan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” ujarnya.

Sistem Monev Mulai Berubah

Sencihan menjelaskan, pelaksanaan Monev 2026 juga menghadirkan sejumlah pembaruan, terutama pada sistem e-Monev.

Badan publik tidak lagi diwajibkan mengunggah dokumen fisik sebagai data pendukung. Sebagai gantinya, peserta cukup mencantumkan tautan informasi publik yang valid dan masih aktif.

Perubahan tersebut diharapkan mendorong setiap badan publik untuk lebih serius mengelola website resmi maupun kanal digital Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dengan demikian, informasi yang dibutuhkan masyarakat tidak hanya tersedia saat proses evaluasi berlangsung, tetapi dapat diakses secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengatakan Kick Off menjadi tanda dimulainya pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) beserta data dukung melalui aplikasi e-Monev Komisi Informasi.

Menurut Ririn, keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Ia pun mengapresiasi peningkatan jumlah badan publik yang mengikuti Monev tahun ini.

“Monitoring dan evaluasi ini bukanlah sebuah ajang perlombaan semata. Monev harus menjadi momentum emas dan sarana evaluasi diri bagi setiap badan publik untuk terus memperbaiki standar layanan informasi publik,” tegasnya.

Peserta Naik dari 279 Menjadi 403 Badan Publik

Peningkatan jumlah peserta menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan Monev 2026.

Jika pada 2025 hanya terdapat 279 badan publik, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 403 badan publik.

Kenaikan tersebut menunjukkan semakin luasnya keterlibatan badan publik, mulai dari tingkat pemerintah provinsi hingga pemerintahan desa, dalam mendorong keterbukaan informasi.

Bagi Pemprov Kaltim dan Komisi Informasi, peningkatan partisipasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan indikator penilaian. Lebih jauh, setiap badan publik didorong menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari budaya pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Monev Kepatuhan Keterbukaan Informasi Publik 2026 berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. Rangkaian evaluasi tersebut kemudian akan ditutup dengan Penganugerahan Badan Publik Terbaik pada Desember 2026.

Melalui Monev ini, Pemprov Kaltim bersama Komisi Informasi menargetkan semakin banyak badan publik mampu meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan meraih predikat Informatif.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi diharapkan tidak sekadar menghasilkan penghargaan, tetapi benar-benar menghadirkan layanan publik yang transparan, responsif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

IKUTI newsborneo.id Google News di

→