Infrastruktur Logistik di Balikpapan Tertunda, Proyek Depo Kariangau Diundur Tahun Depan
Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Ari Sanda saat RDP bersama Dishub Balikpapan.
SEJUMLAH program prioritas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan yang semula dijadwalkan berjalan pada 2025–2026 dipastikan tertunda hingga 2027. Proyek yang terdampak meliputi pembangunan depo di Kariangau Km 13, terminal Kampung Baru, serta revitalisasi terminal tipe C Balikpapan Permai.
Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Ari Sanda, mengatakan penjadwalan ulang tersebut diputuskan setelah pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dishub.
“Tiga program prioritas dari Dishub dimajukan pada 2027,” ujarnya.
Salah satu proyek dengan nilai investasi terbesar adalah pembangunan depo di kawasan Kariangau Km 13 yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp190 miliar. Proyek ini dinilai krusial untuk mendukung sistem transportasi logistik di Balikpapan.
Menurut Ari, keberadaan depo tersebut mendesak mengingat meningkatnya arus kendaraan bertonase besar yang berpotensi memicu kemacetan. Ia menyebut, aktivitas kendaraan berat kini mulai masuk dalam “peta konflik” lalu lintas di kota tersebut.
“Memang kita harus menyiapkan terminal dari sekarang, karena kemacetan sudah tidak terhindarkan. Alat-alat berat itu sudah mulai masuk dalam peta konflik di kota ini,” kata Ari.
Ia menjelaskan, depo di Kariangau nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat parkir inap kendaraan berat, tetapi juga menjadi pusat aktivitas bongkar muat barang. Dengan demikian, arus lalu lintas di dalam kota diharapkan lebih tertata.
Selain depo, dua proyek lain yang ikut tertunda adalah pembangunan terminal di Kampung Baru serta revitalisasi terminal tipe C di Balikpapan Permai. Ketiganya merupakan bagian dari upaya jangka panjang penataan sistem transportasi dan logistik kota.
Ari menilai, seluruh program tersebut memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seiring dengan optimalisasi layanan transportasi dan distribusi barang. Namun, ia mengingatkan bahwa stabilitas kebijakan fiskal menjadi faktor penentu keberlanjutan proyek.
“Mudah-mudahan kebijakan fiskal itu tidak ada lagi di 2027 karena sangat mengganggu pembangunan Kota Balikpapan,” ujarnya.
Meski menghadapi penundaan, DPRD dan perangkat daerah tetap optimistis proyek dapat direalisasikan sesuai jadwal baru. Namun, Ari mengakui dinamika anggaran masih menjadi tantangan, mengingat pengalaman pada 2026 ketika sejumlah program harus ditunda akibat kebijakan fiskal. [SR]
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar