newsborneo.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor meminta keadilan dana bagi hasil (DBH) antara pemerintah daerah dan pusat terkait sumber daya alam. Hal tersebut disampaikan saat Rakor usulan Dana Bagi Hasil atau DBH di Bali, pada Senin (9/5/2022).
Rapat Koordinasi (Rakor) ini merupakan inisiasi Kaltim dan mengundang seluruh Gubernur di Indonesia yang kebetulan sedang di Bali.
Para Gubernur ini akan menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia APPSI Tahun 2022 yang dibuka pada Senin (9/5/2022) malam.
Isran Noor mengatakan penerimaan daerah seharusnya minimal 50 persen jika tidak bisa lebih dari 60 persen dari penerimaan negara. Hal ini, kata dia, arus diperjuangkan demi pembangunan daerah yang berkeadilan.
Menurutnya, Rakernas APPSI 2022 di Bali merupakan peluang besar bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) untuk meminta keadilan untuk kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, pembagian keuangan selama ini belum membantu daerah bisa membangun daerahnya lebih maksimal.
“Dalam UUD 1945 harusnya pembangunan itu sama rata tidak hanya di Pulau Jawa saja, sementara semua daerah di luar Pulau Jawa menghasilkan sumber daya alam yang menyokong devisa negara,” sebut Isran.
Dalam sambutannya, Isran mengungkapkan selama ini produksi kelapa sawit belum bisa dinikmati daerah penghasil. Sementara daerah penghasil tersebut yang merasakan dampaknya seperti bencana alam, jalan rusak dan konflik sosial.
“Memang tidak minta keadilan seutuhnya, tetapi bagaimana pemerataan itu bisa diwujudkan, karena pembangunan belum merata dan dirasakan seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Isran.
Kepala Bappenda Kaltim Ismiati menerangkan Rakor DBH ini digelar dengan memanfaatkan kedatangan Gubernur se-Indonesia yang mengikuti Raker APPSI.
Rencanayanya Raker APPSI ini akan dibuka Wapres Ma’ruf Amin, Senin malam. Rakor Usulan DBH untuk memberikan manfaat bagi semua daerah agar bisa merasakan semua hasil SDA-nya. (Pemprov Kaltim)
