SAMARINDA — Gubernur Kaltim (Kalimantan Timur), Rudy Mas’ud, menegaskan arah baru pembangunan ekonomi Benua Etam. Ia tak ingin Kaltim terus bergantung pada dana transfer dari pusat.
Dalam rapat koordinasi bersama jajaran Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Rabu (25/6/2025), Gubernur yang akrab disapa Harum itu mengajak semua pihak mulai memikirkan masa depan ekonomi berbasis maritim.
“Kita harus beralih dari sektor darat ke laut. Hutan sudah lama habis. Batu bara juga tidak banyak beri kontribusi daerah. Tapi dampaknya, kita yang tanggung,” kata Rudy Mas’ud di ruang kerjanya.
Gubernur Kaltim bicara tegas soal kondisi Kaltim. Konsesi hutan bisa berjalan hingga 50 tahun, bahkan 100 tahun untuk industri. Tapi apa yang didapat masyarakat?
Hal serupa terjadi di sektor batu bara. Ponton-ponton batu bara hilir-mudik di Sungai Mahakam. Tapi masyarakat Kaltim hanya jadi penonton.
“Tidak ada kontribusi berarti untuk daerah. Tapi lingkungan rusak, sosial terganggu, kepala daerah yang disalahkan,” ujarnya.
Gubernur Kaltim ingin menggeser paradigma. Menurutnya, masa depan Kaltim bukan lagi di hutan atau tambang, melainkan di laut dan pesisir.
Langkah pertama adalah identifikasi potensi kelautan, termasuk pelabuhan, perikanan, migas lepas pantai, dan kawasan strategis maritim.
Ia juga menekankan pentingnya memperbarui RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) provinsi sesuai UU 23 Tahun 2014.
Gubernur Kaltim meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) bersinergi dengan KSOP dan KUPP. Termasuk dalam menyusun regulasi, harmonisasi kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan berbasis kelautan.
Tak lupa, ia juga mendorong keterlibatan BUMD, terutama dalam bisnis kemaritiman seperti Ship to Ship (STS) dan offshore logistic.
“Kami butuh dukungan instansi vertikal. Kami support KSOP dan KUPP, tapi kami juga perlu disinergikan. Paham-pahamlah,” ujar Rudy.
[RIL]
Tidak ada komentar