Polisi Pastikan Ijazah Ketua DPRD Bontang Asli, Penyelidikan Dihentikan

BONTANG – Kepolisian Resor (Polres) Bontang resmi menghentikan penyelidikan atas dugaan pemalsuan ijazah yang dilaporkan atas Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Hasil penyelidikan menyatakan, tuduhan tersebut tidak terbukti secara hukum.

Kapolres Bontang, AKBP Alex FL Tobing, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers, Senin (2/6). Ia menegaskan, proses penanganan laporan telah dilakukan secara menyeluruh dan profesional, dengan melibatkan instansi resmi dan pengecekan data akademik nasional.

Baca Juga

Tinju Sumbang 12 Medali untuk Bontang di Porprov Kaltim VII

25 Nov 2022

“Setelah dilakukan klarifikasi ke Kemendikbudristek, serta penelusuran di laman resmi PDDIKTI dan PISN, tidak ditemukan unsur pidana pemalsuan ijazah,” ungkap Alex.

Kasus ini mencuat dari laporan Dewan Pengurus Cabang Pusat Hubungan Masyarakat (DPC-PHM) Kota Bontang, tertanggal 12 November 2024. Laporan itu kemudian diambil alih DPP-PHM Samarinda. Dalam laporan, pelapor mempertanyakan keabsahan ijazah nomor 11.01033 yang diduga milik AFSH.

Namun setelah diverifikasi, nomor ijazah AFSH yang sah ternyata adalah 11.01043. AFSH juga terdaftar sebagai mahasiswa pindahan dari Universitas Trunajaya Bontang ke Universitas Tridharma Balikpapan, dan dinyatakan lulus pada 8 Agustus 2016.

Baca Juga

Fasilitas Pelabuhan Lok Tuan Disorot

27 Jul 2022

“Kekeliruan dalam nomor ijazah yang dilaporkan merupakan kesalahan administrasi, bukan tindak pemalsuan,” ujar Kapolres.

Polres Bontang telah melakukan gelar perkara internal dan gelar perkara khusus untuk mendalami laporan tersebut. Dari proses itu disimpulkan:

• Tidak cukup bukti untuk menindaklanjuti laporan sebagai tindak pidana.
• Unsur pasal pemalsuan dokumen dalam KUHP tidak terpenuhi.
• Penyelidikan dihentikan berdasarkan Pasal 102 KUHAP.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tetap bijak dan berhati-hati dalam menyampaikan laporan hukum. Ia menekankan pentingnya menyampaikan informasi yang akurat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.

“Kami akan selalu terbuka terhadap laporan masyarakat. Tapi penanganan tetap harus berdasarkan bukti yang sah, bukan asumsi,” tegasnya. [JUN]