KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Ketahanan Pangan (Diskepang) menggelar Seminar Hasil Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2025, Kamis (4/12/2025), di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi.
Seminar bertema “Memperkuat Ketahanan Pangan Kutai Timur Melalui Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan: Data, Aksi, dan Kolaborasi” ini dibuka langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman.
Bupati Ardiansyah menyoroti potensi besar Kutim sebagai daerah kaya sumber daya pangan. Dari pesisir Sangkulirang-Mangkalihat hingga sentra pertanian seperti Muara Wahau dan Kongbeng, Kutim diyakini memiliki kemampuan menjadi lumbung pangan provinsi. Namun, ia menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran untuk menghadapi tantangan yang ada.
“Setiap wilayah memiliki risiko dan kapasitas berbeda. FSVA membantu kita melihat kondisi tersebut hingga tingkat desa. Dengan data ini, pembangunan bisa lebih fokus dan berbasis karakteristik wilayah,” ujar Ardiansyah.
Hasil pemetaan FSVA 2025 menunjukkan Kutim memiliki 141 desa, dengan 13 desa dikategorikan agak rentan dan membutuhkan perhatian lebih serius. Bupati meminta seluruh pemangku kepentingan bersinergi untuk memperkuat ketahanan pangan, khususnya di wilayah yang rentan, serta mempercepat program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketua Panitia FSVA 2025, Edy Supriadi, menambahkan bahwa data FSVA menjadi acuan utama dalam penyusunan program ketahanan pangan. Tujuannya, agar intervensi pemerintah tepat lokasi, tepat sasaran, dan terukur. “Seminar ini juga meningkatkan pemahaman lintas OPD mengenai kondisi nyata di wilayah masing-masing. Intervensi harus kolaboratif dan selaras dengan rencana desa maupun kota,” jelasnya.
Selain pemaparan hasil analisis, seminar turut menampilkan penyerahan penghargaan bagi desa dan kelurahan dengan ketahanan pangan terbaik 2025. Juara 1 diraih Kelurahan Singa Gewe, disusul Desa Bangun Jaya di peringkat 2, dan Desa Muara Wahau Baru di peringkat 3.
Acara ini dihadiri para camat dari 18 kecamatan, kepala desa, perangkat daerah, serta unsur pemerintah lainnya. Dengan penyusunan data berbasis risiko ini, diharapkan Kutim dapat merancang langkah lebih efektif dalam memastikan ketersediaan pangan yang merata bagi seluruh warga. (Adv)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar