newsborneo.id – Polemik yang terjadi di Kampus Universitas Trunajaya Bontang, Kalimantan Timur, mendapat perhatian dari Anggota Komisi I DPRD Bontang, Muhammad Irfan.

Untuk diketahui, ada tiga tuntutan mahasiswa dan dosen kepada pihak Yayasan Pendidikan Miliana sebagai pengelola Universitas Trunajaya.

Tiga tuntutan itu meliputi, Permintaan mahasiswa agar sistem perkuliahan diaktifkan kembali dan meminta nilai mereka yang ditahan segera diterbitkan.

Kedua, tuntutan mahasiswa terkait oknum dosen yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa segera di proses secara hukum.

Ketiga, soal aksi mogok mengajar para dosen, lantaran gaji mereka belum terbayarkan sejak 2019 sebesar 1,5 miliar.

Politikus Partai Amanat Nasional ini meminta Yayasan Pendidikan Miliana untuk segera menyelesaikan permasalahannya, baik dengan para dosen maupun dengan mahasiswa. Menurutnya jika hal ini terus dibiarkan, maka akan merugikan banyak pihak, termasuk orang tua mahasiswa.

“Kasihan mahasiswa dan orang tua mereka. Tidak semua orang tua atau mahasiswa mampu, apalagi kalau mereka mengejar target selesai kuliah, kalau makin lama kuliah makan banyak dia bayar,” ujarnya dalam rapat bersama mahasiswa, dosen dan pihak Yayasan Pendidikan Miliana Universitas Trunajaya, Senin (1/11/2021).

Irfan juga mendesak pihak yayasan agar segera memperbaiki manajemen tata kelola di internal kampus. “Mahasiswa jangan dikorbankan terkait masalah internal sekolah,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Pembina Yayasan Pendidikan Miliana Universitas Trunajaya, Chelly Amalia Sianipar meminta tenggat waktu 6 bulan untuk melunasi gaji dosen yang tertunggak itu. Selain itu pihaknya juga akan mengupayakan memenuhi hak-hak mahasiswa sesuai tuntutan yang mereka sampaikan.

“Kami minta waktu 6 bulan untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena kami harus rembukkan dengan pihak Yayasan yang ada di Balikpapan,” timpalnya saat rapat. [ADS]