Kredit 0 Persen Bontang Tetap Selektif, DKUMPP Tekankan Usaha Harus Layak Dibiayai
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang Eko Arisandi. (News Borneo)NEWSBORNEO.ID – Program Kredit Bontang Kreatif dengan bunga 0 persen tidak serta-merta diberikan kepada setiap pengusaha yang mengajukan pinjaman. Pemerintah tetap meminta calon penerima memenuhi persyaratan usaha sebelum pengajuan diteruskan ke perbankan.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang Eko Arisandi mengatakan, program tersebut memang ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal. Namun, kelayakan usaha tetap menjadi pertimbangan agar pinjaman digunakan untuk mengembangkan usaha.
“Pemerintah ingin membantu masyarakat supaya modalnya bisa diputar untuk usaha. Tapi prinsip kehati-hatian tetap harus diterapkan,” kata Eko saat dihubungi, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, calon penerima perlu memiliki usaha yang jelas, baik dari sisi legalitas maupun lokasi kegiatan usahanya. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi sebelum pengajuan masuk ke tahap perbankan.
DKUMPP tidak menjadi satu-satunya pihak yang menentukan pencairan. Setelah proses di pemerintah daerah, Bank Kaltimtara akan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap calon debitur untuk menentukan kelayakan kredit.
Artinya, rekomendasi dari pemerintah tidak otomatis membuat pinjaman langsung disetujui. Bank tetap memiliki kewenangan untuk melakukan analisis sesuai ketentuan pembiayaan.
Eko menyebut plafon pinjaman yang dapat diajukan mencapai Rp25 juta, dengan tenor hingga 24 bulan. Skema tersebut diarahkan agar tambahan modal dapat digunakan untuk mendukung aktivitas usaha, bukan justru menambah beban keuangan pelaku usaha.
Karena itu, Eko mengingatkan pelaku usaha yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut untuk terlebih dahulu memastikan kelengkapan administrasi dan kondisi usahanya. Riwayat kredit juga menjadi bagian dari penilaian perbankan sebelum pembiayaan diberikan
“Kalau semua diloloskan juga bahaya. Kita ingin ekonomi masyarakat tumbuh, tetapi tetap harus melihat kemampuan dan kelayakan usahanya,” pungkasnya. (ADV)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar