Gubernur Kaltim Tinjau Kesiapan PSU Mahulu: Jangan Ada Kendala Logistik

MAHAKAM ULU – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud turun langsung meninjau persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), yang dijadwalkan berlangsung Sabtu, 24 Mei 2025.

Kunjungan tersebut berlangsung Kamis (22/5/2025) dan menyasar dua lokasi krusial, yakni TPS 02 dan TPS 08, serta posko keamanan setempat.

Baca Juga

Ledakan Pabrik 5 Pupuk Kaltim: Polisi Sebut Masih Ada Pipa Gas Amoniak Harus Diwaspadai

25 Jul 2022

Dalam kunjungan lapangan ini, Gubernur Kaltim didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), antara lain Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, serta perwakilan KPU Pusat, Iffa Rosita.

Dalam dialognya bersama petugas KPPS, KPU Mahulu, dan masyarakat setempat, Gubernur Kaltim menegaskan bahwa PSU bukanlah sebuah kegagalan, melainkan bentuk nyata dari penegakan konstitusi.

“PSU ini bukan kegagalan, melainkan penguatan demokrasi. Ini adalah wujud ketaatan kita terhadap konstitusi dan amanah Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Baca Juga

Gara-Gara Cemburu, Masuk Bui dan Nikah pun Terunda

14 Sep 2021

Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan dilakukan PSU di beberapa TPS di Mahulu karena ditemukan pelanggaran administratif dalam Pilkada sebelumnya. PSU ini merupakan langkah korektif untuk menjamin keadilan, transparansi, dan integritas dalam proses demokrasi.

Salah satu fokus Gubernur adalah distribusi logistik, terutama mengingat tantangan geografis Mahulu yang berada di wilayah perbatasan dengan akses sulit dan medan berat.

“Mahulu adalah daerah perbatasan dengan tantangan geografis tinggi. Tapi saya melihat semangat petugas luar biasa. Jangan sampai suara rakyat terhambat karena masalah logistik,” katanya.

Ia meminta KPU Mahulu memastikan distribusi logistik berjalan lancar hingga ke titik terjauh. Pasalnya, keterlambatan atau hambatan teknis dapat berisiko menurunkan partisipasi pemilih.

Dukungan penuh juga disampaikan Pemprov Kaltim, TNI-Polri, dan penyelenggara pemilu lainnya. Sinergi antar-lembaga dinilai penting agar PSU berlangsung aman, tertib, dan berkualitas.

“Pilkada ulang ini harus menjadi contoh bagaimana demokrasi dijalankan dengan jujur dan transparan, meskipun dalam kondisi tidak mudah,” ujar Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel.

Pemprov Kaltim berharap PSU Mahulu tidak hanya menjadi bentuk penyelesaian sengketa pemilu, tapi juga menjadi contoh demokrasi sehat di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. [RIL]