DPRD Kaltim Dorong Anggaran Khusus Kebencanaan, Karhutla dan Banjir Jadi Perhatian
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diminta tidak hanya menyiapkan anggaran ketika bencana terjadi. Kesiapan pembiayaan sejak awal dinilai penting agar penanganan berbagai ancaman bencana bisa dilakukan tanpa harus menunggu kondisi darurat.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, pengalaman menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun anggaran tahun depan. Menurutnya, belanja kebencanaan perlu memiliki alokasi tersendiri sehingga penanganannya lebih terencana.
“Untuk tahun depan, kebutuhan anggaran kebencanaan harus mulai diperhitungkan. Pemerintah juga perlu menyiapkan pos khusus agar pembiayaan penanganan bencana tidak bergantung pada anggaran yang tersedia saat kejadian,” ujarnya, Kamis (12/11).
Hasanuddin menyebut, ancaman bencana di Kaltim tidak berhenti pada karhutla. Pergantian musim justru menghadirkan risiko berbeda yang juga harus diantisipasi, termasuk banjir ketika curah hujan mulai meningkat.
Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan langkah penanganan yang tidak hanya berfokus pada satu jenis bencana. DPRD, kata dia, mendukung upaya Pemprov Kaltim apabila diperlukan tambahan pembiayaan untuk merespons kejadian bencana alam.
“Karhutla memang menjadi persoalan yang kita hadapi, tetapi potensi banjir juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus mengantisipasi keduanya. DPRD tentu mendukung apabila ada kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana,” katanya.
Besarnya dampak kebakaran tahun ini terlihat dalam data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat 2.540 kejadian kebakaran dengan luas wilayah terdampak mencapai 10.691,66 hektare.
Meski demikian, Hasanuddin mengakui penyediaan anggaran kebencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab, pemerintah juga memiliki kewajiban membiayai belanja rutin dan berbagai program pembangunan lainnya.
Menurutnya, penyusunan anggaran perlu dilakukan dengan menentukan prioritas secara cermat. Kebutuhan penanganan bencana harus mendapat perhatian, tetapi tetap memperhitungkan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja daerah. (Nur/Adv)
Tidak ada komentar