Evaluasi Dua Tahun Pembangunan Bontang, Pemkot Fokus UMKM hingga Penanggulangan Kemiskinan
Selain Agus Haris dan Aji Sofyan Effendi, kegiatan tersebut dihadiri tim TP2D, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dasuki, Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Lukman, para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bontang, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memperkuat evaluasi capaian visi dan misi serta kinerja pembangunan selama dua tahun terakhir. Evaluasi ini menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan dan program prioritas yang lebih tepat sasaran, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (27/10/2026). Dalam pertemuan itu, pemerintah menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Salah satu perhatian pemerintah daerah adalah memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi warga dan pelaku usaha lokal. Hal ini menjadi penting mengingat pengeluaran rumah tangga di Bontang disebut mencapai lebih dari Rp2,5 juta per bulan, termasuk yang tertinggi di Kalimantan Timur.
UMKM dan Lapangan Kerja Jadi Prioritas
Pemerintah Kota Bontang mengarahkan kebijakan ekonomi pada penguatan UMKM agar perputaran ekonomi daerah memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat setempat.
Penguatan sektor tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, serta membuka peluang ekonomi yang lebih merata.
Di sisi lain, program penanggulangan kemiskinan didorong agar tidak hanya membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan turut menjadi perhatian. Pemerintah juga menargetkan percepatan penanganan stunting, pemerataan infrastruktur dasar, serta pengembangan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
TP2D Diminta Susun Kajian 10 Isu Strategis
Untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai kebutuhan daerah, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, meminta Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) menyusun kajian dan rekomendasi tertulis terkait 10 isu strategis jangka menengah.
Sepuluh isu tersebut meliputi peningkatan kinerja TP2D, kemandirian fiskal, transformasi ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta penguatan UMKM dan ekonomi lokal.
Agenda lainnya mencakup penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi kelautan dan perikanan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan menentukan program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Agus Haris juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Langkah tersebut diperlukan untuk mempertahankan capaian pembangunan sekaligus menjawab tantangan daerah di tengah dinamika anggaran.
TPP ASN Dipertahankan, Kinerja Pelayanan Didorong
Pemerintah Kota Bontang turut menaruh perhatian pada motivasi dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) disebut tetap dipertahankan untuk mendukung efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kinerja aparatur agar tetap optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Program CSR Perusahaan Diselaraskan dengan Prioritas Daerah
Selain mengoptimalkan anggaran pemerintah, Pemkot Bontang mendorong penguatan peran Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Penyaluran program CSR diarahkan pada sejumlah sektor prioritas, antara lain penanggulangan kemiskinan, pengembangan UMKM, penanganan persampahan, dan pendidikan.
Program perusahaan juga diharapkan mendukung percepatan penurunan stunting, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Sinkronisasi ini diharapkan membuat kontribusi dunia usaha lebih terarah dan melengkapi program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
Libatkan Akademisi untuk Memperkuat Arah Kebijakan
Pertemuan tersebut turut diisi pemaparan materi oleh pakar ekonomi Universitas Mulawarman, Prof. Dr. Aji Sofyan Effendi. Pandangan akademisi dihadirkan untuk memperkaya perspektif dalam mengevaluasi capaian dan merumuskan arah kebijakan pembangunan Kota Bontang.
Selain Agus Haris dan Aji Sofyan Effendi, kegiatan tersebut dihadiri tim TP2D, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dasuki, Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Lukman, para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bontang, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Melalui evaluasi berkala dan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, TP2D, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, Pemkot Bontang berharap program pembangunan dapat berjalan lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045.
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar