Pemkot Bontang Bongkar Ulang Tata Kelola MBG, Pengawasan Dimulai dari Bahan Baku hingga Distribusi
Saat Wakil Wali Kota Agus Haris memimpin rapat koordinasi dan evaluasi MBG di Auditorium 3 Dimensi. (News Borneo)NEWSBORNEO.ID – Pemkot Bontang memperketat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul dugaan gangguan kesehatan pada sejumlah penerima. Evaluasi kini diarahkan ke seluruh rantai pelaksanaan, bukan hanya makanan yang sudah sampai di sekolah.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris memimpin rapat koordinasi dan evaluasi MBG di Auditorium 3 Dimensi, Selasa (11/8/2026). Pertemuan tersebut melibatkan perangkat daerah, KPPG Balikpapan, Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Bontang, kepala sekolah serta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemkot Bontang meminta proses penyediaan makanan diperiksa dari awal. Mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan di dapur, pengemasan hingga pendistribusian ke sekolah menjadi bagian yang dievaluasi.
“Semua tahapan harus diperhatikan,” ujar Agus.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga sebelum diterima siswa. Dinas Kesehatan juga telah mengambil sampel makanan untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.
Hasil pemeriksaan nantinya menjadi salah satu bahan untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan secara lebih terukur. Sementara pengawasan di lapangan diperketat sebagai langkah pencegahan.
Selain evaluasi teknis, Pemkot Bontang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan MBG.
Program nasional tersebut tetap didukung pemerintah daerah. Namun pelaksanaannya harus dibarengi pengawasan dan evaluasi berkala agar persoalan yang muncul dapat segera ditangani.
“Pengawasan harus diperkuat,” tegas Agus.
Pemkot Bontang juga ingin pembenahan tata kelola MBG dapat menjaga kepercayaan orang tua. Setiap porsi yang diberikan kepada siswa diharapkan memenuhi kebutuhan gizi sekaligus aman dan layak dikonsumsi.
Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan, dengan keamanan penerima tetap menjadi perhatian utama.
“Programnya harus terus berjalan dengan standar keamanan yang tidak boleh dikompromikan,” pungkasnya. (ADV)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar