SAMARINDA – Suara klakson dan teriakan yel-yel menggema di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Selasa (20/5/2025) pagi.
Ratusan driver ojek online, baik roda dua maupun roda empa turun ke jalan menyuarakan tuntutan mereka. Mereka menuntut keadilan tarif, regulasi yang berpihak, hingga penghapusan program promo yang dinilai merugikan.
Massa datang membawa nama Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB). Koordinator lapangan, Lukman dan Ivan Jaya, menyebut aksi damai ini dilakukan secara serentak di 20 provinsi seluruh Indonesia.
“Aksi ini bukan untuk membuat gaduh. Kami hanya ingin suara kami didengar. Tarif makin kecil, beban kerja makin berat,” ujar Ivan Jaya.
Aksi yang berlangsung damai itu langsung mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, turun tangan langsung menerima aspirasi para pengemudi.
“Kami menganggap driver online sebagai urat nadi perekonomian daerah. Maka, tuntutan mereka adalah perhatian kami,” tegas Seno Aji di hadapan massa dan perwakilan aplikator.
Seno menyebut bahwa Pemprov Kaltim akan segera menyusun dan mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan. Tujuannya, mendorong regulasi yang lebih berpihak kepada para mitra pengemudi, termasuk usulan pembentukan Undang-Undang khusus transportasi online.
“Saya akan bawa aspirasi ini langsung ke Presiden saat agenda pertemuan mendatang. Bahkan kami siap fasilitasi perwakilan driver dari Kaltim ke Jakarta,” tambahnya.
Selain menyiapkan surat untuk pemerintah pusat, Seno Aji juga mengingatkan para aplikator untuk tidak bermain-main dengan keputusan daerah.
“Keputusan gubernur yang pernah ditetapkan masih berlaku jika belum dicabut. Kami minta aplikator mengikuti regulasi yang ada,” ujarnya.
Pemprov juga mengancam akan mengevaluasi operasional aplikator yang tidak mematuhi ketentuan daerah. Pasalnya, kesejahteraan mitra pengemudi adalah bagian dari tanggung jawab bersama.
“Sepuluh tahun lalu driver online bisa hidup layak. Sekarang, penghasilannya makin tergerus. Promo-promo yang berlebihan justru merugikan para mitra,” kata Seno Aji lagi.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yaitu:
“Kami hanya ingin keadilan. Aplikator jangan hanya pikirkan user dan investor. Kami juga punya keluarga yang harus diberi makan,” katanya. (RED)
1 bulan lalu
[…] tersebut sudah diverifikasi oleh Pemprov Kaltim dan dinyatakan hampir […]
1 bulan lalu
[…] infrastruktur pendukung lainnya. Melalui Perbup ini, pemerintah daerah berharap semakin banyak investor menanamkan modal di sektor properti, khususnya […]
1 bulan lalu
[…] hal yang menjadi prinsip Pemprov Kaltim: pendidikan gratis bukan berarti tanpa seleksi. Program ini hanya berlaku untuk kampus-kampus […]
1 bulan lalu
[…] WTP ke-12 ini, kami tegaskan bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen menyampaikan laporan keuangan terang benderang kepada masyarakat,” […]
1 bulan lalu
[…] Seno, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran khusus di tahun 2025 untuk pembangunan dan perbaikan sejumlah ruas […]
1 bulan lalu
[…] Hidup Pupuk Kaltim Targetkan Turunkan Emisi Karbon 32 Persen pada 2030, Siap Menuju Nol Emisi 2060 Ratusan Driver Online Demo di Samarinda, Pemprov Kaltim Janji Kawal Tuntutan hingga ke Presiden Satgas PASTI Hentikan 1.332 Entitas Keuangan Ilegal di Kaltimra Kuartal I 2025 Kecelakaan Beruntun […]