74 Desa di Kaltim Jadi Garda Depan Eliminasi TB, Ditargetkan Meluas ke 1.038 Desa

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memperkuat penanggulangan Tuberkulosis (TB) dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Sebanyak 74 desa dan kelurahan dari tujuh kabupaten/kota resmi dicanangkan sebagai Desa dan Kelurahan Siaga TB.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penemuan kasus, pendampingan pasien, hingga memastikan penderita TB menjalani pengobatan secara tuntas.

Peluncuran Desa Siaga TB dirangkai dengan Workshop Petunjuk Teknis Integrasi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) serta Sosialisasi Kebijakan Nasional Tingkat Provinsi Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (11/8/2026).

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengatakan, TB masih menjadi persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian serius. Penyakit tersebut tidak hanya berdampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan persoalan gizi dan stunting, terutama pada anak.

“Penyakit TB atau TBC ini menjadi penting untuk ditangani secara serius. Kita harus menemukan dan mendampingi pasien sampai sembuh total,” ujarnya.

Menurut Jaya, keberadaan Desa dan Kelurahan Siaga TB diharapkan membuat upaya penanggulangan penyakit tersebut semakin dekat dengan masyarakat. Desa dan kelurahan tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan program, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menemukan kasus dan memastikan pasien mendapatkan pendampingan.

Ditargetkan Menjangkau 1.038 Desa dan Kelurahan

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan, pencanangan 74 Desa/Kelurahan Siaga TB merupakan langkah awal. Program tersebut ditargetkan terus diperluas hingga menjangkau seluruh 1.038 desa dan kelurahan di Kalimantan Timur.

Menurutnya, eliminasi TB tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah dan tenaga kesehatan. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting karena proses penemuan kasus hingga pendampingan pasien berlangsung langsung di lingkungan tempat tinggal.

“Keberhasilan eliminasi TB sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dari tingkat paling bawah sampai provinsi,” katanya.

Melalui program tersebut, pemerintah mendorong sejumlah langkah strategis, mulai dari edukasi masyarakat, deteksi dini, investigasi kontak, pendampingan pasien, hingga pengurangan stigma terhadap penderita TB.

Kader desa, pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur lokal lainnya akan dilibatkan sebagai penggerak program.

Keterlibatan masyarakat diharapkan mampu mempercepat penemuan warga yang memiliki gejala maupun berisiko terpapar TB. Dengan deteksi lebih awal, pasien dapat segera memperoleh pemeriksaan dan pengobatan sehingga risiko penularan di lingkungan sekitar dapat ditekan.

Diintegrasikan dengan Cek Kesehatan Gratis

Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TB juga akan diintegrasikan dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Integrasi tersebut diharapkan memperluas cakupan skrining TB sehingga kasus dapat ditemukan sedini mungkin. Pemerintah juga mendorong agar masyarakat tidak ragu melakukan pemeriksaan ketika mengalami gejala yang mengarah pada TB.

Selain peluncuran program, kegiatan tersebut dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara TP PKK Kaltim dengan sejumlah organisasi di bidang kesehatan.

Kerja sama tersebut melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kaltim, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Kaltim, serta Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kaltim.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya pemerintah dalam menangani persoalan kesehatan masyarakat, khususnya TB, sekaligus membangun kesadaran bahwa eliminasi penyakit menular membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Dengan dimulainya program Desa dan Kelurahan Siaga TB, Pemprov Kaltim menargetkan penanggulangan TB tidak hanya berhenti pada pengobatan pasien, tetapi juga mencakup pencegahan, penemuan kasus secara aktif, pendampingan, dan penguatan peran masyarakat hingga tingkat paling bawah. (*)

IKUTI newsborneo.id Google News di

→