Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan, Sri WahyuningsihBALIKPAPAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha pangan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kebutuhan bahan baku dari puluhan dapur penyedia makanan bergizi berpotensi meningkatkan penyerapan produk petani, peternak, nelayan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Pemerintah Kota Balikpapan berupaya mengoptimalkan potensi tersebut dengan mendorong agar kebutuhan bahan pangan program MBG dapat dipenuhi dari produksi dalam daerah. Salah satunya melalui pertemuan antara pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan produsen dan pemasok pangan lokal.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan, Sri Wahyuningsih, mengatakan saat ini terdapat 36 SPPG yang telah beroperasi. Jumlah tersebut menjadi peluang pasar yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha lokal untuk memperluas penjualan produknya.
“Kami ingin potensi pangan yang ada di Balikpapan bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan program MBG. Pelaku usaha lokal harus memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai pasok tersebut,” katanya, Rabu (18/11/2026).
Menurut Sri, MBG tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah apabila pengadaan bahan bakunya melibatkan produsen lokal.
Untuk membuka peluang tersebut, DKP3 mempertemukan 36 kepala SPPG dengan pelaku UMKM, petani, peternak, nelayan, kelompok wanita tani (KWT), koperasi, hingga badan usaha milik desa (BUMDes).
Pertemuan ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pengelola dapur MBG dan pemasok, sehingga kebutuhan pangan dapat disesuaikan dengan kapasitas produksi pelaku usaha di Balikpapan.
Sri menegaskan, kemitraan tidak cukup hanya berdasarkan ketersediaan produk. Pemasok juga harus mampu memenuhi kebutuhan dari sisi volume, kualitas, serta kontinuitas pasokan agar operasional dapur MBG berjalan lancar.
“Yang perlu diperhatikan bukan hanya produknya tersedia, tetapi juga apakah pemasok mampu memenuhi kebutuhan dapur secara berkelanjutan. Jangan sampai pasokan terputus ketika kebutuhan meningkat,” jelasnya.
Kepastian permintaan dinilai dapat menjadi dorongan bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi. Namun, peningkatan pasokan juga harus disertai pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan agar bahan baku yang digunakan tetap layak konsumsi.
Selain membangun kemitraan rantai pasok, kegiatan tersebut turut diisi sosialisasi platform Stop Boros Pangan (SPB). Platform ini mendukung pendataan dan upaya penyelamatan pangan guna menekan potensi makanan terbuang.
DKP3 berharap keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku MBG semakin luas. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan melalui peningkatan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap pendapatan dan aktivitas ekonomi pelaku usaha daerah.
Optimalisasi pangan lokal diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan Balikpapan, sekaligus membuka akses pasar yang lebih stabil bagi produsen dan UMKM setempat. (*)
Tidak ada komentar