Soroti Transparansi Temu Karya Karang Taruna Kukar, Andi Fadli Siapkan Aksi Damai

Avatar photo
Redaksi Newsborneo
17 Nov 2026 19:49
2 menit membaca

TENGGARONG – Rencana pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2026 mendapat sorotan dari sejumlah kalangan pemuda. Pengurus Karang Taruna Kabupaten Kukar, Andi Fadli, bersama Aliansi Muda Mudi Kutai Kartanegara berencana menggelar aksi demonstrasi damai di Pendopo Bupati Kukar, Rabu (18/11/2026), mulai pukul 09.00 WITA.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat penjelasan terbuka, terutama terkait tahapan penjaringan calon ketua dalam agenda Temu Karya 2026.

Andi Fadli menilai, ketidakjelasan informasi mengenai proses pendaftaran calon ketua berpotensi menghambat hak partisipasi kader. Kondisi itu juga dinilai dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi dan kredibilitas panitia pelaksana.

“Temu Karya adalah forum tertinggi organisasi yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan transparansi. Ketika jadwal pendaftaran calon ketua saja tidak jelas dasar penetapan dan sosialisasinya, maka keabsahan serta integritas prosesnya patut dipertanyakan,” tegas Andi Fadli dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).

Dalam aksi tersebut, Andi Fadli bersama Aliansi Muda Mudi Kutai Kartanegara membawa dua tuntutan utama.

Pertama, mereka mendesak panitia pelaksana Temu Karya 2026 memberikan klarifikasi resmi dan terbuka mengenai jadwal pembukaan pendaftaran calon ketua. Penjelasan tersebut diminta mencakup dasar penetapan jadwal, waktu dan media pengumuman, mekanisme sosialisasi, persyaratan pencalonan, serta jaminan kesempatan yang setara bagi seluruh pihak.

Panitia juga didesak memublikasikan dokumen dan keputusan yang menjadi dasar pelaksanaan setiap tahapan agar prosesnya dapat diawasi secara objektif.

Kedua, mereka meminta pelaksanaan Temu Karya 2026 dibatalkan dan seluruh tahapan ditata ulang secara transparan sesuai ketentuan organisasi. Menurut Andi Fadli, persoalan keterbukaan informasi dan kesetaraan akses pencalonan harus diselesaikan sebelum forum pemilihan dilaksanakan.

“Memaksakan agenda tanpa klarifikasi yang memadai hanya akan memperdalam sengketa internal dan merusak kepercayaan peserta. Panitia harus mengutamakan integritas proses, bukan sekadar mengejar formalitas terlaksananya kegiatan,” lanjutnya.

Andi Fadli menegaskan, aksi penyampaian pendapat di muka umum tersebut akan dilaksanakan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari persiapan, pihaknya mengaku telah menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada Kepolisian Resor (Polres) Kutai Kartanegara guna mendukung pengamanan serta menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.(*)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

@media print { .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } } .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } .c-also-read { display: none !important; } .single-post figure.post-image { margin: 30px 0 25px; } #pf-content img.mediumImage, #pf-content figure.mediumImage { display: none !important; }