Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. (Foto/Nur).SAMARINDA – Pengelolaan aset milik Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan setelah Terminal Timbau di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), ditemukan dalam kondisi terbengkalai. DPRD Kaltim menilai pemerintah perlu mengevaluasi pendataan hingga pemanfaatan aset agar tidak menjadi barang tak terurus.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengaku selama ini pihaknya kerap meminta penjelasan kepada pemerintah mengenai lokasi dan daftar aset yang dimiliki Pemprov Kaltim. Namun, dia justru baru mengetahui Terminal Timbau merupakan salah satu aset milik pemerintah provinsi.
Menurut Sigit, kondisi tersebut menunjukkan perlunya keterbukaan informasi mengenai inventarisasi aset daerah. Dengan data yang jelas, DPRD juga bisa menjalankan fungsi pengawasan secara lebih maksimal.
“Sebenarnya kita harus review kembali aset-aset kita. Karena Komisi II ini selalu bertanya kepada teman-teman. Aset kita itu yang mana aja,” ujarnya.
Dia menyayangkan jika aset pemerintah yang seharusnya bisa memberikan manfaat justru dibiarkan tidak terawat dan tidak produktif. Padahal, aset tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber pemasukan daerah apabila dikelola secara tepat.
Sigit menilai optimalisasi aset harus menjadi perhatian Pemprov Kaltim, terutama di tengah kebutuhan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia menyebut sejumlah aset strategis yang turut menjadi perhatian Komisi II, di antaranya Mal Lembuswana di Samarinda dan lahan eks Pusat Kegiatan Islam Balikpapan (PUSKIB) di Balikpapan.
Terkait pengelolaan lahan eks PUSKIB yang melibatkan kerja sama Pemprov Kaltim dengan PT Pelindo, Sigit menyebut persoalan yang sebelumnya sempat menemui kendala kini mulai menemukan jalan keluar.
“Akhirnya ada solusi, dari solusi itu yang sudah dikerjasamakan dari total itu kalau nggak salah tiga per empat,” katanya.
Dia menegaskan, aset milik pemerintah daerah harus memiliki kejelasan status, pengelolaan, dan pemanfaatan. Jangan sampai aset yang seharusnya menjadi hak daerah justru terbengkalai atau dimanfaatkan pihak lain tanpa kejelasan.
Meski demikian, Sigit mengingatkan pengelolaan aset juga harus tetap mengacu pada batas kepemilikan dan ketentuan hukum. Pemerintah tidak boleh mengambil atau mengklaim lahan yang bukan menjadi haknya. (Nur/Adv).
Tidak ada komentar