Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kaltim 2027 akhirnya diteken DPRD bersama Pemprov Kaltim, Kamis (19/11). (Foto/Nur).SAMARINDA – Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kaltim 2027 akhirnya diteken DPRD bersama Pemprov Kaltim, Kamis (19/11/2026).
Namun, penandatanganan yang berlangsung mendekati tenggat pengesahan APBD itu menyisakan waktu pembahasan yang semakin sempit.
Rapat paripurna penandatanganan kesepakatan tersebut juga tidak dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud maupun Wakil Gubernur Seno Aji. Pemprov Kaltim diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, mundurnya jadwal paripurna disebabkan sejumlah agenda dan kondisi mendesak.
Pergeseran waktu pelaksanaan itu, kata dia, sudah dibicarakan melalui Badan Musyawarah (Banmus) dan dikoordinasikan dengan sekretariat dewan serta pimpinan fraksi.
“Memang ada keadaan mendesak dan beberapa kegiatan yang menyebabkan terulur, sehingga baru bisa dilaksanakan pada kesempatan hari ini,” kata Hasanuddin dalam rapat paripurna, Kamis (19/11).
Kemudian, keterlambatan tersebut tidak membuat proses penyusunan APBD keluar dari ketentuan. Sebab, batas akhir persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan paling lambat 30 November.
“Ini masih dalam kondisi tenggang waktu, karena selambat-lambatnya sesuai dengan ketentuan terakhir 30 November,” ujarnya.
Kendati masih berada dalam batas waktu, DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini harus berpacu dengan waktu untuk menuntaskan tahapan penyusunan APBD 2027.
Pekerjaan yang tersisa bukan sekadar merampungkan dokumen anggaran. DPRD dan Pemprov Kaltim juga perlu memastikan program yang direncanakan sesuai dengan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, hingga kebutuhan masyarakat.
Hasanuddin mengapresiasi Badan Anggaran DPRD Kaltim dan TAPD yang telah menuntaskan pembahasan rancangan KUA-PPAS 2027. Dia memastikan perubahan jadwal paripurna telah melalui kesepakatan bersama unsur pimpinan DPRD dan fraksi.
“Jadi kita masih dalam koridor dan ini sudah menjadi kesepakatan pimpinan serta fraksi,” pungkasnya. (Nur/Adv).
Tidak ada komentar