Silpa Balikpapan Hampir Rp480 Miliar, Pemkot Siapkan untuk Percepat Program Prioritas 2026

Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan memastikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp479,275 miliar tidak akan mengendap, melainkan langsung dialokasikan kembali untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat pada 2026.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir H Bagus Susetyo MM, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Balikpapan dengan agenda penyampaian nota penjelasan Wali Kota atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025, Rabu (24/6/2026).

Menurut Bagus, besarnya Silpa bukan mencerminkan rendahnya kinerja penggunaan anggaran. Sebaliknya, angka tersebut muncul akibat efisiensi pelaksanaan kegiatan, terutama dari hasil tender yang menghasilkan penghematan anggaran, serta beberapa pekerjaan yang belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun.

“Silpa ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor, termasuk efisiensi anggaran dan sejumlah kegiatan yang pelaksanaannya berada di penghujung tahun sehingga tidak bisa dituntaskan sesuai jadwal. Dana tersebut tidak hilang, tetapi langsung menjadi bagian dari pembiayaan tahun berikutnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, mekanisme pengelolaan keuangan daerah memang memungkinkan sisa anggaran digunakan kembali pada tahun anggaran selanjutnya untuk mendukung program-program yang belum selesai maupun kebutuhan pembangunan baru.

Pemkot Balikpapan, lanjut Bagus, terus berupaya meningkatkan efektivitas serapan anggaran dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun. Langkah tersebut dilakukan agar pekerjaan fisik maupun program strategis dapat selesai sebelum penutupan tahun anggaran.

“Kami ingin proses pengadaan selesai lebih cepat sehingga pelaksanaan kegiatan bisa lebih maksimal dan tidak menumpuk di akhir tahun,” katanya.

Bagus menegaskan, fokus utama pemerintah bukan semata mengejar tingginya penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejumlah program yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah antara lain penanganan banjir, peningkatan akses air bersih, serta pembangunan sarana pendidikan yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan.

“Yang terpenting adalah bagaimana APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Masih ada sejumlah persoalan yang harus terus kita tuntaskan bersama melalui dukungan anggaran yang tepat sasaran,” ucapnya.

Di sisi lain, Bagus mengapresiasi capaian pengelolaan keuangan daerah yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan APBD agar pembangunan yang dijalankan pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.

“Keterlibatan masyarakat sangat penting. Warga yang merasakan langsung kondisi di lingkungan masing-masing tentu memahami kebutuhan yang harus menjadi prioritas pembangunan,” katanya.

Selain itu, Bagus menyebut berbagai capaian pembangunan yang diraih Balikpapan menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas kota. Salah satunya adalah masuknya Balikpapan dalam nominasi lima besar pembangunan kota terbaik di Indonesia.

“Prestasi ini menjadi penyemangat bagi seluruh pihak untuk terus membangun Balikpapan menjadi kota yang semakin nyaman, maju, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.

IKUTI newsborneo.id Google News di

→