Rp3 Miliar untuk Tiap Koperasi Merah Putih, Bontang Tuntas 100 Persen

SAMARINDA – Tak ada lagi alasan menunda. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) sepakat: seluruh desa dan kelurahan se-Kaltim harus menyelesaikan musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih paling lambat 28 Mei 2025. Waktunya tinggal hitungan hari.

Dari 1.038 desa dan kelurahan di Bumi Etam, lebih dari separuhnya sudah menuntaskan proses musyawarah. Sisanya, harus bergegas membentuk Koperasi Merah Putih.

Baca Juga

DPMPTSP Bontang Dorong Perizinan Rumah Sakit Hewan, Fasilitas Kesehatan Masih Didominasi Klinik

22 Jun 2025

“Pukul 23.30 Wita tanggal 28 Mei, semua musyawarah harus selesai. Tidak boleh lewat,” tegas Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji di Lamin Etam, rumah jabatan Gubernur Kaltim, Sabtu (24/5).

Pernyataan itu ia sampaikan dalam peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa/kelurahan khusus pembentukan Koperasi Merah Putih.

Gagasan koperasi ini bukan isapan jempol. Ini adalah program strategis nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya jelas: menghidupkan ekonomi kerakyatan dari akar rumput. Dari desa. Dari kelurahan.

Baca Juga

Pengecer BBM Dibatasi Membeli di SPBU, Ngadu ke Dewan

22 Agu 2022

Bontang sudah tuntas 100 persen. Samarinda segera menyusul. Daerah-daerah lain pun diminta tak ketinggalan kereta.

“Saya apresiasi kepala daerah, camat, lurah dan kepala desa yang cepat bergerak. Yang lain ayo dipercepat,” seru Wagub Seno.

Apa selanjutnya setelah musyawarah selesai?

Pemerintah akan menurunkan notaris ke tiap desa dan kelurahan. Tujuannya satu: mengesahkan akta hukum koperasi. Setelah itu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, lalu diteruskan ke Kementerian Koperasi.

Targetnya juga tak main-main. Pada 12 Juli 2025, Presiden Prabowo akan meluncurkan koperasi desa/kelurahan Merah Putih serentak se-Indonesia. Dan pada 28 Oktober 2025, koperasi-koperasi itu harus sudah beroperasi penuh.

Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono, mengungkapkan kabar baik: tiap koperasi akan mendapatkan dana operasional Rp3 miliar. Tenor pengembaliannya enam tahun, dengan bunga rendah.

Lebih menarik lagi, koperasi diberi fleksibilitas. Bisa bergerak di banyak lini usaha: penyaluran pupuk, agen gas LPG, toko sembako, simpan pinjam, sewa alsintan, logistik desa, hingga klinik dan apotek.

“Kantornya, tak usah bangun baru. Manfaatkan aset desa atau kelurahan yang sudah ada,” pesan Wamen Ferry.

Ada alasan besar di balik semua ini.

Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp250 triliun untuk pengembangan koperasi desa. Ditambah Rp300 triliun untuk KUR melalui koperasi, dan Rp200 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG). Semua dikelola oleh koperasi desa.

“Kaltim selama ini memberikan banyak untuk negara. Kini giliran negara berkontribusi untuk Kalimantan Timur,” ujar Ferry.

Hadir dalam peluncuran itu Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, para bupati dan wali kota se-Kaltim, notaris, hingga camat dan lurah dari berbagai penjuru daerah. [RED]