

KUTAI TIMUR – Kutai Timur kembali mencatatkan prestasi ekonomi yang menonjol. Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), laju pertumbuhan ekonomi daerah ini menembus angka di atas 10 persen dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur. Meski demikian, pemerintah menilai capaian tersebut belum sepenuhnya berdampak adil bagi masyarakat secara luas.
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyoroti ketimpangan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang masih didominasi sektor pertambangan dan perkebunan. Menurutnya, kontribusi terbesar berasal dari komoditas berbasis sumber daya alam, namun dampaknya lebih banyak dinikmati kelompok usaha dengan modal besar.
“PDB Kutim masih sangat dipengaruhi batu bara, minyak, dan sawit. Namun yang dirasakan masyarakat belum banyak karena keuntungan utamanya masih dinikmati perusahaan padat modal,” ujar Ardiansyah, Sabtu (15/11) malam.
Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pertumbuhan tidak boleh hanya dilihat dari angka statistik. Pemerintah harus memastikan warga lokal memperoleh ruang yang lebih besar baik sebagai tenaga kerja maupun pelaku usaha di sektor ekonomi produktif.
“Pertumbuhan ini harus diiringi transformasi ekonomi. Sumber daya alam Kutai Timur harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurut Ardiansyah, percepatan transformasi dapat dilakukan melalui penguatan sektor padat karya untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan daya saing usaha kecil. Pemkab Kutim pun terus mendorong program pemberdayaan melalui UMKM, pemuda, hingga pelaku industri rumah tangga.
“Kita terus menggerakkan UMKM, home industry, dan ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan kita tinggi, tapi sayangnya belum merata,” lanjutnya.
Ke depan, pemerintah daerah akan memperluas kolaborasi dengan organisasi kepemudaan, komunitas usaha lokal, dan kelompok masyarakat desa untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Harapannya, manfaat pertumbuhan dapat dirasakan masyarakat dari berbagai lapisan, bukan hanya kalangan pemilik modal besar.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Kutim dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. (Adv)
Tidak ada komentar