NEWSBORNEO.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperkuat kesiapan lintas OPD menghadapi implementasi Pemerintah Digital. Hasil asesmen awal menunjukkan sejumlah indikator sudah berada pada kategori cukup hingga baik, namun masih terdapat data pendukung yang harus dirapikan dan dilengkapi.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim Noviari Noor mengatakan penerapan Pemerintah Digital bukan hanya soal aplikasi. Kesiapan daerah juga dinilai dari tata kelola, sumber daya manusia, kelengkapan data, proses kerja, hingga kemampuan perangkat daerah menjalankan indikator yang menjadi tanggung jawabnya.
“Dari hasil asesmen tadi, kita melihat kesiapan itu sudah ada dan ada peningkatan. Tinggal beberapa data dukung yang harus dirapikan dan dilengkapi,” ujar Noviari.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah digital tidak dapat dibebankan kepada Diskominfo saja. Setiap OPD memiliki data dan layanan berbeda sehingga seluruh perangkat daerah harus terlibat menyiapkan bukti dukung sesuai indikator.
Pemkab memberikan waktu kepada OPD untuk menutup kekurangan yang ditemukan dalam asesmen. Penyempurnaan tersebut diharapkan membuat proses penilaian mencerminkan kondisi kerja yang sebenarnya, bukan hanya kelengkapan administrasi.
“Dalam lima hari ke depan mereka siap untuk meng-upload atau melengkapi data-data dukung tersebut,” katanya.
Noviari menambahkan Kutim sebelumnya telah memiliki pengalaman melalui penerapan SPBE dan Smart City. Pengalaman tersebut menjadi modal, namun pemerintah tetap perlu menyesuaikan pendekatan dengan kerangka Pemerintah Digital yang menuntut integrasi lebih luas.
Koordinasi lintas OPD dinilai penting karena satu layanan digital sering bergantung pada data dari perangkat daerah lain. Ketidaksamaan data atau keterlambatan pembaruan dapat membuat sistem tidak memberi manfaat maksimal kepada masyarakat.
Pemkab ingin asesmen digunakan sebagai alat perbaikan. Indikator yang sudah kuat dipertahankan, sedangkan bagian yang lemah menjadi prioritas pendampingan agar transformasi digital berjalan merata.
Pemkab juga menempatkan pengalaman SPBE dan Smart City sebagai modal untuk beralih ke kerangka pemerintah digital yang lebih terpadu. Perubahan ini menuntut OPD tidak hanya memiliki aplikasi, tetapi memastikan data, proses bisnis, dan pelayanan dapat saling terhubung.
“Dari hasil asesmen tadi, kita melihat kesiapan itu sudah ada dan ada peningkatan,” tegas Noviari. (ADV)
Tidak ada komentar