Resmikan TPS Pasar Sepinggan, Wali Kota Balikpapan Minta Pedagang Tak Takut Melapor
Rahmad Mas’ud Warning Pengelola Pasar: Tak Boleh Ada Pungli dan Premanisme!BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan, Dr. H. Rahmad Mas’ud, SE., ME., mengingatkan keras seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Sepinggan agar tidak melakukan pungutan liar (pungli), praktik premanisme, maupun intimidasi terhadap pedagang.
Ia menegaskan, keberadaan TPS harus memberikan rasa aman dan menjadi solusi bagi pedagang yang kehilangan tempat usaha akibat kebakaran, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan di luar ketentuan.
Pernyataan tersebut disampaikan Rahmad Mas’ud saat meresmikan TPS Pasar Sepinggan di Balikpapan Selatan, Senin (9/11/2026).
Dalam kesempatan itu, ia meminta para pedagang tidak ragu melaporkan apabila menemukan pungutan ilegal atau tindakan yang merugikan. Pemerintah, kata dia, telah memiliki mekanisme pengawasan melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
“Jangan sampai ada pungli di sini. Kalau ada pungutan di luar regulasi yang ditentukan, silakan laporkan. Nanti ada aparat yang menindak karena ada Satgas Saber Pungli,” tegas Rahmad.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakan kekuasaan maupun tekanan untuk membebani pedagang. Aktivitas perdagangan harus berjalan secara tertib dengan mengacu pada aturan yang berlaku.
“Bisnis yang benar. Tidak boleh ada premanisme, tidak boleh ada pungli, dan tidak boleh ada yang menekan masyarakat kita,” ujarnya.
Soroti Iuran Kios Rp180 Ribu per Bulan
Selain menyoroti praktik pungli, Rahmad Mas’ud turut memberi perhatian terhadap iuran bulanan sebesar Rp180.000 yang dikenakan kepada pedagang pengguna kios TPS.
Ia meminta Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan mengevaluasi besaran iuran tersebut agar tidak menjadi beban tambahan bagi pedagang, terutama pelaku usaha kecil yang sedang berupaya memulihkan kondisi ekonomi setelah kebakaran.
Menurut Rahmad, pemerintah telah memberikan relaksasi berupa pembebasan iuran selama satu tahun. Namun, setelah masa pembebasan tersebut berakhir, kebijakan pungutan harus tetap mempertimbangkan kemampuan para pedagang.
“Kalau Rp180 ribu per bulan itu memberatkan, lebih baik sampaikan kepada saya. Kalau memang memberatkan pedagang, lebih baik tidak usah dipungut,” katanya.
Ia menilai keberpihakan terhadap UMKM perlu diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan ruang bagi pedagang kecil untuk kembali bangkit dan mengembangkan usahanya.
Rahmad juga menyebut optimalisasi pendapatan daerah dapat dilakukan melalui sektor usaha berskala besar, seperti restoran dan kawasan industri, tanpa harus membebani pedagang kecil dengan pungutan yang relatif kecil.
Bangun 97 Lapak dengan Anggaran Rp3,3 Miliar
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haemusri Umar, menjelaskan pembangunan TPS Pasar Sepinggan merupakan bagian dari upaya pemulihan aktivitas perdagangan pascakebakaran yang terjadi pada 31 Juli 2026.
Kebakaran tersebut menghanguskan 250 dari total 853 lapak yang ada di pasar. Lapak terdampak tersebar di Blok A, B, E, dan H.
Untuk mempercepat pemulihan, Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,3 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan TPS, pemeliharaan gedung utama, serta perbaikan sarana dan prasarana pasar.
Dari anggaran tersebut, pemerintah membangun sebanyak 97 lapak TPS dan melakukan pemeliharaan terhadap 22 unit gedung utama.
Haemusri menyebutkan pekerjaan pembangunan dimulai pada 4 Agustus 2026 dan berhasil diselesaikan pada 22 Oktober 2026. Capaian tersebut lebih cepat dibandingkan target kontrak yang dijadwalkan rampung pada 1 November 2026.
“Keberadaan TPS ini memungkinkan para pedagang kembali menjalankan mata pencaharian yang sempat terhenti akibat kebakaran,” jelasnya.
Dengan diresmikannya TPS Pasar Sepinggan, Pemerintah Kota Balikpapan berharap aktivitas perdagangan dapat kembali berjalan normal.
Selain pemulihan fasilitas, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan pengelolaan pasar, sehingga para pedagang dapat menjalankan usaha dengan aman, nyaman, serta terbebas dari pungutan ilegal dan segala bentuk intimidasi. (*)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar