Jaminan Reklamasi Tambang Cuma Rp150 Juta per Hektare, Biaya Pemulihan Tembus Rp1 Miliar

Avatar photo
Redaksi Newsborneo
17 Nov 2026 16:16
2 menit membaca

SAMARINDA – Persoalan lubang bekas tambang yang tak kunjung direklamasi di Kalimantan Timur kembali memantik perhatian. Salah satu yang dipersoalkan adalah besaran jaminan reklamasi perusahaan tambang yang dinilai belum sebanding dengan biaya pemulihan lahan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyebut jaminan reklamasi yang hanya sekitar Rp150 juta per hektare masih jauh dari kebutuhan pemulihan lingkungan. Padahal, biaya untuk menangani lahan bekas tambang bisa mencapai Rp1 miliar per hektare.

“Kalau jaminan reklamasi hanya segitu (sekitar Rp150 juta per hektare), tentu ada ketimpangan yang perlu diperhatikan. Sementara untuk anggaran pemuliham itu bisa mencapai Rp1 miliar,” ungkapnya, Selasa (17/11).

Menurutnya, selisih tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius. Sebab, jaminan reklamasi semestinya mampu memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya setelah aktivitas pertambangan berakhir, bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi.

Samsun mengingatkan, potensi kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat harus diperhitungkan sejak awal kegiatan tambang. Dengan begitu, perusahaan tidak meninggalkan persoalan setelah kegiatan operasional selesai.

“Risiko-risiko pertambangan itu harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai setelah kegiatan tambang selesai, justru meninggalkan persoalan dan membahayakan masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menyoroti keberadaan masyarakat yang sudah lebih dahulu bermukim di sekitar kawasan pertambangan. Menurutnya, warga tidak boleh justru menjadi pihak yang disalahkan ketika aktivitas perusahaan menimbulkan persoalan lingkungan maupun keselamatan.

“Jangan masyarakat yang sudah tinggal lebih dulu di situ kemudian disalahkan. Perusahaan harus memperhitungkan kondisi lingkungan dan keberadaan masyarakat sejak awal,” tegasnya.

Karena itu, Samsun mendorong evaluasi terhadap besaran jaminan reklamasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemulihan lahan. Dia menilai tanggung jawab perusahaan tidak boleh berhenti ketika kegiatan penambangan selesai. (Nur/Adv).

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

@media print { .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } } .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } .c-also-read { display: none !important; } .single-post figure.post-image { margin: 30px 0 25px; } #pf-content img.mediumImage, #pf-content figure.mediumImage { display: none !important; }