Fraksi PDIP DPRD Kaltim Tolak Skema MYC, Beban APBD dan Program Prioritas Jadi Alasannya

Avatar photo
Redaksi Newsborneo
18 Nov 2026 14:34
2 menit membaca

SAMARINDA – Fraksi PDIP DPRD Kaltim tetap menolak rencana penggunaan skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) untuk pembangunan infrastruktur jalan. Fraksi menilai kondisi keuangan daerah belum cukup leluasa untuk mengikat anggaran dalam proyek jangka panjang.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan penolakan tersebut bukan berarti pihaknya tidak mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah perlu lebih cermat menentukan proyek yang harus didahulukan, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.

Menurutnya, APBD Kaltim masih harus membiayai sejumlah kebutuhan prioritas, termasuk program unggulan gubernur, yakni Gratispol dan Jospol. Kebutuhan anggaran untuk kedua program tersebut juga diperkirakan meningkat setiap tahunnya.

“Bukan alergi terhadap pembangunan, atau tidak mendukung program pembangunan. Jika itu memberikan manfaat kepada masyarakat, kami tentu dukung,” ucapnya, Rabu (18/11).

“Namun, harus dihitung skala prioritasnya, apakah benar-benar mendesak atau masih bisa ditunda,” sambungnya.

Dia menilai pemerintah provinsi seharusnya lebih dulu memprioritaskan perbaikan jalan yang menjadi kewenangannya dan saat ini mengalami kerusakan. Sebab, kondisi jalan berlubang maupun rusak berhubungan langsung dengan aktivitas masyarakat sehingga membutuhkan penanganan segera.

Sementara pembangunan akses jalan yang belum menjadi kewenangan Pemprov Kaltim dinilai masih bisa menunggu sampai kemampuan keuangan daerah lebih memungkinkan.

Meski berbeda pandangan soal skema pembiayaan, Samsun mengaku memahami tujuan gubernur membuka keterisolasian wilayah melalui pembangunan jalan. Hanya saja, menurutnya, tujuan tersebut perlu diimbangi dengan pola pembiayaan yang tidak membebani APBD dalam beberapa tahun ke depan.

PDIP, kata dia, lebih memilih penggunaan kontrak tahun tunggal atau single year contract. Dengan pola tersebut, pemerintah memiliki keleluasaan menentukan besaran anggaran pembangunan berdasarkan kemampuan keuangan setiap tahun.

Samsun mencontohkan, jika kondisi APBD pada 2028 atau 2029 membaik, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran lebih besar untuk menyelesaikan ruas jalan tertentu. Sebaliknya, jika penerimaan daerah menurun, alokasi pembangunan dapat disesuaikan.

“Misalnya, jika APBD 2028 atau 2029 meningkat hingga Rp25 triliun, bukan tidak mungkin kita bisa mengalokasikan Rp1 triliun untuk membiayai satu ruas jalan. Itu lebih realistis dengan kondisi keuangan kita,” jelasnya.

Dia menilai skema MYC memiliki konsekuensi berbeda karena pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk memenuhi komitmen kontrak selama beberapa tahun. Kondisi itu dikhawatirkan mempersempit ruang pemerintah dalam mengatur belanja daerah ketika kebutuhan lain muncul. (Nur/Adv).

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

@media print { .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } } .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } .c-also-read { display: none !important; } .single-post figure.post-image { margin: 30px 0 25px; } #pf-content img.mediumImage, #pf-content figure.mediumImage { display: none !important; }