BONTANG – Beban anggaran jaminan kesehatan Kota Bontang dipastikan meningkat mulai 2026. Pemerintah pusat tidak lagi menanggung 2.753 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Konsekuensinya, pembiayaan beralih ke pemerintah daerah. Pemkot Bontang harus menutup kebutuhan iuran agar layanan kesehatan warga tetap berjalan.
Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bahtiar Mabe, mengatakan alokasi anggaran saat ini masih terbatas. Pemkot baru menyiapkan sekitar Rp24 miliar per tahun untuk PBI daerah.
Sementara itu, kebutuhan riil diperkirakan mencapai Rp25 miliar. Artinya, masih ada selisih lebih dari Rp1 miliar yang harus dicari.
“Anggaran 2025 sebenarnya sudah disusun sejak awal. Ketika ada tambahan peserta, tentu perlu penyesuaian lagi,” kata Bahtiar.
Ia menegaskan, meski status kepesertaan dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial, tanggung jawab pelayanan tetap ada di daerah. Warga tetap harus mendapatkan akses layanan kesehatan.
“Kita tetap harus melayani mereka,” ujarnya.
Untuk menutup kekurangan anggaran, Pemkot Bontang menyiapkan dua skema. Pertama, mengusulkan penambahan melalui APBD Perubahan.
Kedua, membuka peluang kerja sama dengan perusahaan melalui skema pembiayaan bersama. Opsi ini dinilai bisa meringankan beban APBD.
Dalam skema tersebut, iuran BPJS sebesar Rp35.000 per orang dibagi antara pemerintah dan perusahaan. Misalnya Rp20.000 ditanggung pemkot, sementara Rp15.000 oleh perusahaan.
“Kami akan ajukan ke perusahaan di Bontang. Harapannya ada kolaborasi karena mereka juga beroperasi di sini,” jelas Bahtiar.
Menurutnya, pola serupa sudah diterapkan di Kutai Kartanegara. Karena itu, peluang kerja sama dinilai masih terbuka.
Namun, skema ini masih dalam tahap penjajakan. Kepastian sangat bergantung pada kesediaan perusahaan untuk ikut menanggung iuran.
“Kalau perusahaan bersedia, tentu sangat membantu. Kalau tidak, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” katanya.
Pemkot Bontang kini berpacu dengan waktu untuk menutup kekurangan anggaran tersebut. Salah satu opsi yang paling realistis adalah melalui APBD Perubahan.
“Kekurangan ini yang akan kami upayakan untuk ditutup,” tutup Bahtiar. [DIAS/FR]
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar