newsborneo.id – Dokumen pengarsipan aset pemerintah, memang perlu menjadi catatan Pemkot Samarinda, untuk segera diamankan dalam aturan tegas.

Seperti yang diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Samarinda,  Nursobah. Berdasarkan catatan Komisi I, saat ini total aset pemerintah mencapai Rp 11 triliun.

Saat ini pihaknya sudah berancang membuat rancangan peraturan daerah (raperda) pengaman aset pemerintah, namun tidak bisa dikebut dalam waktu tiga bulan, layaknya empat pansus yang telah mendapatkan perpanjangan waktu saat ini.

“Saat ini masih berlangsung, sebetulnya ada banyak tahapan. Termasuk memanggil unsur pemerintah dari kelurahan, sampai kecamatan. Kami baru sampai disitu, makanya tidak bisa diselesaikan dalam 2-3 bulan ini,” jelas Nursobah.

Belum lagi pihaknya harus mencocokkan data dengan bidang aset. Sebab pendataan yang diinginkan Komisi I harus secara komprehensif. Termasuk pula aset dalam bentuk sekolah dan beberapa aset pendidikan lainnya.

“Sampai saat ini dari BPKAD belum melakukan sinkronisasi sampai ke situ. Sementara dalam aturan itu nantinya semua harus sudah sinkron dan sudah tahu batas-batasnya samapai mana saja,” jelasnya.

Diketahui pula ada beberapa lahan yang telah dibebaskan namun masih belum ditemukan dokumennya. Sehingga pihaknya pun harus mendukung dari berbagai aspek, agar aset pemerintahan itu terarsip dengan rapi.

“Saya kira kita mendukung, bagaimana bank tanah itu. Karena saya dulu saya ingat pejabat dulu itu sangat antusias untuk masalah bank tanah. Sehingga suatu saat kita tidak punya SDA atau PAD, maka bank tanah ini bisa jadi salah satu solusinya,” urai Nursobah. (ADS/DPRD SAMARINDA)