Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (Foto/Nur).SAMARINDA – Perbaikan turap Sungai Mahakam di kawasan Teras Samarinda yang mengalami longsor perlu segera ditangani. Namun, sumber anggaran untuk perbaikannya masih harus dipastikan dengan melihat pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan pemerintah harus memastikan terlebih dahulu pihak yang bertanggung jawab atas infrastruktur tersebut. Jika menjadi kewenangan provinsi, maka Pemprov Kaltim wajib menyiapkan anggaran perbaikannya.
Samsun mengaku belum menemukan alokasi anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menangani kerusakan tersebut dalam pembahasan anggaran yang tengah berjalan. Meski begitu, dia mengakui kemungkinan alokasi itu belum tercermati olehnya.
“Ini kami sedang membahas anggaran. Saya belum melihat ada dari Dinas PU. Mungkin saja saya yang terlewat. Namun, kalau memang kewenangan itu berada di provinsi, tentu harus dianggarkan oleh pemerintah provinsi,” ucapnya, Kamis (19/11).
Menurut Samsun, pembiayaan perbaikan infrastruktur tidak bisa langsung dibebankan kepada salah satu pemerintah daerah tanpa melihat status kewenangannya.
Jika kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, maka anggaran perbaikan harus disiapkan daerah bersangkutan. Sebaliknya, apabila masuk kewenangan provinsi, Pemprov Kaltim yang harus mengambil tanggung jawab.
Dia menyebut pemerintah kabupaten/kota sebenarnya masih bisa mengajukan bantuan keuangan kepada provinsi apabila kemampuan APBD mereka terbatas.
Namun, skema tersebut juga menghadapi kendala. Sebab, saat ini Gubernur Kaltim belum mengalokasikan bantuan keuangan untuk pemerintah kabupaten/kota.
Samsun menjelaskan, kondisi keuangan daerah dan masih banyaknya belanja wajib yang harus dipenuhi menjadi pertimbangan pemerintah provinsi dalam menentukan prioritas anggaran.
“Persoalannya, belanja wajib kita masih banyak yang belum terpenuhi. Jadi, harus dilihat terlebih dahulu kewenangannya berada di mana,” pungkasnya. (Nur/Adv).
Tidak ada komentar