Komisi IV DPRD Kaltim saat meninjau Gedung Pandurata RSUD AWS Samarinda. (Foto/Nur).SAMARINDA – DPRD Kaltim menyoroti persoalan pemasangan alat magnetic resonance imaging (MRI) di Gedung Pandurata. Perangkat medis tersebut membutuhkan penanganan khusus karena ukuran dan bobotnya tidak memungkinkan untuk dimasukkan melalui akses yang sebelumnya direncanakan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi mengatakan pemasangan MRI mengharuskan adanya pembukaan pada bagian dinding bangunan agar alat bisa masuk melalui sisi samping.
Menurutnya, dimensi dan tonase alat yang besar berisiko merusak struktur bangunan apabila dipaksakan masuk melalui akses yang tersedia.
“Alat ini bukan hanya dimensinya besar, tetapi tonasenya juga sangat tinggi. Kalau dimasukkan secara manual, sudah dipastikan bisa merusak struktur dinding yang ada,” kata Darlis, Rabu (18/11).
Darlis menyebut pihak Dinas Pekerjaan Umum, Pemataan Ruang dan Perumahan Rakyat telah memberikan jaminan bahwa pekerjaan pembukaan dinding tersebut tidak akan menimbulkan tambahan anggaran bagi kontraktor.
Sebab, tanggung jawab memastikan alat MRI sampai ke ruang pemeriksaan berada pada pihak pemilik atau penyedia alat.
“Itu sepenuhnya tanggung jawab pemilik barang. Pemilik alat MRI, tempat alat itu dibeli, yang bertanggung jawab agar alat tersebut sampai ke ruangannya,” jelasnya.
Selain persoalan pemasangan, Darlis turut menanggapi polemik spesifikasi MRI yang sebelumnya menjadi perhatian. Dia menjelaskan bahwa sejak awal terdapat pilihan bore 60 dan bore 70.
Ukuran bore yang lebih besar memungkinkan pemeriksaan pasien dengan ukuran tubuh lebih besar, sedangkan bore 60 dinilai cukup untuk kebutuhan pasien pada umumnya.
“Memang perencanaan awalnya menawarkan antara bore 60 dan 70. Yang diambil adalah 60. Jadi, sepertinya persoalan itu sudah jelas,” pungkasnya. (Nur/Adv).
Tidak ada komentar