Gaji PPPK Dibayar APBN, DPRD Kaltim Khawatir TKD Justru Kembali Dipotong
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan.(dok: Newsborneo)SAMARINDA — Pengalihan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke APBN jangan sampai menjadi pintu masuk bagi pemerintah pusat untuk kembali mengurangi dana transfer daerah (TKD).
DPRD Kaltim mengingatkan, kebijakan yang disebut-sebut meringankan beban daerah itu justru bisa menjadi persoalan jika tidak diatur secara tegas.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan meminta pemerintah memastikan perubahan skema penggajian PPPK tidak berujung pada pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU).
Menurutnya, harus ada jaminan dalam aturan maupun klausul perjanjian bahwa pengalihan tanggung jawab pembayaran PPPK ke pemerintah pusat tidak akan dijadikan dasar untuk mengurangi alokasi anggaran bagi daerah.
Agusriansyah menilai, persoalan ini perlu dicermati karena pemerintah daerah sebelumnya telah menghadapi pengurangan TKD. Jika pengalihan gaji PPPK kembali diikuti pemotongan transfer, daerah justru berpotensi menanggung beban dua kali.
“Jangan sampai pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji PPPK, tetapi kemudian nilai anggaran yang dialihkan itu dijadikan alasan untuk memangkas DAU atau TKD. Kalau begitu, daerah sebenarnya tetap membayar, hanya mekanismenya saja yang dipindahkan melalui pemerintah pusat,” ujarnya, Jumat (13/11).
Dia mencontohkan, apabila terdapat sekitar 304 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Kaltim yang nantinya beralih menjadi penuh waktu, pemerintah perlu memastikan anggaran untuk penggajian mereka tidak menjadi dasar pengurangan dana transfer provinsi.
Dengan skema seperti itu, menurut Agusriansyah, pemerintah pusat seolah-olah mengambil alih beban penggajian. Padahal, secara substansi, kemampuan keuangan daerah tetap berkurang karena alokasi transfer yang diterima ikut dipangkas.
Dia pun meminta pemerintah tidak membuat kebijakan yang hanya terlihat menguntungkan daerah di atas kertas, tetapi justru merugikan dalam pelaksanaannya.
“Jangan sampai pemerintah pusat seolah-olah ingin meringankan beban daerah, tetapi pada akhirnya anggaran daerah kembali dipotong. Kalau pengalihan gaji ini justru menjadi alasan untuk mengurangi TKD, berarti tidak ada pengurangan beban bagi daerah. Itu bisa menjadi kebijakan yang manipulatif,” tegasnya.
Karena itu, Agusriansyah meminta mekanisme pembiayaan PPPK diperjelas sebelum diterapkan. Sebab, pemerintah harus memastikan bahwa tanggung jawab penggajian yang dialihkan ke APBN benar-benar ditanggung pemerintah pusat, bukan sekadar memindahkan beban anggaran dari satu pos ke pos lainnya. (Nur/Adv)
Tidak ada komentar